Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk lebih aktif membina dan melatih warganya sebagai calon pekerja migran yang siap bersaing di pasar global.
Menurut Karding, pelatihan keterampilan (upskilling) menjadi kunci utama agar masyarakat desa mampu mengakses peluang kerja di luar negeri secara prosedural dan legal, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Coba bayangkan Pak Bupati, dari satu pelatihan saja bisa rekrut dua pemuda per desa. Jika satu tahun dilakukan tiga kali, berapa ratus tenaga kerja siap kita kirim ke luar negeri?” ujarnya saat menerima audiensi Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menteri Karding mencontohkan keberhasilan Desa Bumi Daya di Lampung Selatan sebagai salah satu wilayah yang berhasil mengirimkan lebih dari 250 warganya menjadi pekerja migran ke Taiwan dan Hong Kong. Dengan pendapatan masing-masing antara Rp 15 juta hingga Rp 20 juta per bulan, desa tersebut mampu menghasilkan remitansi hingga Rp 500 juta setiap bulan.
“Dana sebesar itu diputar dalam ekonomi desa. Negara saja belum tentu mampu menyalurkan Rp 500 juta per bulan untuk satu desa. Tapi kalau ini dikelola dengan serius, hasilnya bisa luar biasa,” jelas Karding.
Ia meyakini bahwa skema ini bisa direplikasi oleh Pemkab Minahasa Tenggara sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan pelatihan dan penempatan kerja yang tepat, desa tak hanya menjadi sumber tenaga kerja, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Lebih lanjut, Karding meminta Pemkab Minahasa Tenggara untuk secara aktif menggencarkan sosialisasi tentang pekerja migran prosedural melalui sekolah, universitas, dan politeknik. Tujuannya adalah agar generasi muda memiliki kesiapan dan motivasi sejak dini.
“Kami ingin pemerintah daerah berkolaborasi dengan KemenP2MI. Bersama kita bisa menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat ekonomi keluarga hingga ke akar desa,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Ronald Kandoli menyatakan bahwa saat ini lebih dari 1.000 warga Minahasa Tenggara telah terdaftar sebagai calon pekerja migran ke Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW) tahun 2025. Program ini membuka jalan bagi tenaga kerja terlatih untuk mengisi sektor-sektor kritikal di Jepang.
“Antusiasme warga sangat besar. Mereka menantikan pembukaan lapangan kerja yang pasti. Karena itu, kami berharap pelaksanaan program SSW bisa dipercepat,” ujar Kandoli. *** (fatoni/sap)
