Helsinki, lensademokrasi.com — Dalam rangka memperkuat arsitektur kebijakan jaminan sosial nasional, Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Finlandia pada Senin (30/6/2025) untuk mempelajari praktik terbaik sistem kesejahteraan sosial di negara Nordik tersebut. Kunjungan ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., Senator asal DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite III DPD RI.
Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem kesejahteraan sosial paling komprehensif di dunia. Negara ini berhasil membangun layanan publik yang inklusif dan merata melalui pendekatan berbasis keadilan sosial, transparansi, dan keterlibatan aktif warga negaranya.
Dalam pertemuan dengan berbagai lembaga negara dan organisasi kesejahteraan sosial di Finlandia, termasuk Finnish Institute for Health and Welfare (THL) dan KEUSOTE, delegasi DPD RI mempelajari kebijakan jaminan sosial yang mencakup seluruh tahapan kehidupan warga—mulai dari anak-anak, kelompok usia produktif, hingga lansia.
Senator Dailami Firdaus menilai, sistem jaminan sosial Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja informal, sektor digital, serta kelompok masyarakat rentan yang belum tersentuh oleh layanan sosial pemerintah.
“Kami melihat pentingnya reformasi menyeluruh yang menempatkan keadilan dan inklusivitas sebagai inti dari kebijakan jaminan sosial nasional. Finlandia telah membuktikan bahwa komitmen terhadap pelayanan publik yang merata dan transparan mampu menciptakan stabilitas sosial jangka panjang,” ujar Dailami.
Salah satu kekuatan sistem sosial Finlandia terletak pada akses universal terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial yang menyeluruh. Pendidikan hingga jenjang doktoral diberikan secara gratis, dan layanan kesehatan dapat diakses semua warga tanpa diskriminasi.
Seluruh sistem tersebut didukung oleh mekanisme pembiayaan melalui pajak progresif yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Finlandia juga mengelola 21 Wellbeing Counties untuk menjamin pemerataan layanan sosial hingga wilayah terpencil, termasuk di Finlandia Utara.
Tak hanya itu, inovasi seperti Family Centres menjadi kekuatan tambahan dalam mendukung keluarga muda melalui layanan terpadu mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga bimbingan psikososial dan aktivitas komunitas.
Kunjungan ini memperkuat pemahaman DPD RI bahwa Indonesia memerlukan pendekatan serupa dalam pembangunan jaminan sosial. Beberapa rekomendasi awal yang muncul dari studi referensi ini antara lain: (1) Desentralisasi layanan sosial berbasis data, agar intervensi lebih tepat sasaran di tingkat local, (2) Penguatan lembaga riset kebijakan sosial, seperti THL di Finlandia, untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, (3) Keterlibatan lintas sektor, termasuk masyarakat sipil, dalam perumusan dan pengawasan layanan jaminan sosial.
“Tujuan kami bukan hanya menyalin model negara lain, tapi menyerap semangat dan mekanisme yang relevan agar bisa diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Prinsip universalitas dan solidaritas sosial perlu menjadi fondasi sistem kita ke depan,” jelas Dailami.
Delegasi Komite III DPD RI ke Finlandia terdiri dari para senator dari berbagai daerah, antara lain: Sewitri (Riau), Apt. Destita Khairilisani (Bengkulu), Dr. Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara), Abdi Sumaithi (Banten), Al Hidayat Samsu (Sulawesi Selatan), dr. Maria Stevi Harman (NTT), dr. Ratu Tenny Leriva (Sumatera Selatan), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sultra), Muhammad Rifki Farabi (NTB), Aji Mirni Mawarni (Kaltim), Dr. Lia Istifhama (Jatim), Agita Nurfianti (Jabar), Zuhri M. Syazali (Bangka Belitung), dan Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel).
Kunjungan ini mendapat dukungan penuh dari Duta Besar RI untuk Finlandia, Ibnu Wahyutomo, beserta jajaran KBRI Helsinki yang turut memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan Finlandia.
Meski Finlandia dinilai berhasil, negara ini juga menghadapi tantangan seperti tunawisma, kesenjangan digital di kalangan lansia, dan inflasi biaya hidup. Hal ini menjadi cerminan bahwa sistem yang sukses pun harus terus beradaptasi dan berpihak kepada kelompok paling rentan.
“Kami optimis bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan niat politik untuk membangun sistem jaminan sosial yang lebih kuat. Yang dibutuhkan sekarang adalah visi jangka panjang, kolaborasi multisektor, dan keberanian melakukan reformasi struktural,” pungkas Dailami Firdaus. *** (irvan/sap)
