Jakarta, lensademokrasi.com — Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cepat dan terukur yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia dalam mewujudkan program swasembada energi berbasis desa. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria, dalam pertemuan bersama Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Pradana Indraputra, di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
“Komitmen Pak Bahlil dalam mempercepat pemerataan listrik di desa-desa yang selama ini belum menikmati akses energi secara layak merupakan bentuk keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil,” ujar Ahmad Riza Patria. Ia menekankan, langkah ini tidak hanya penting dari sisi pembangunan, tapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi desa.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya antara Menteri Desa, Yandri Susanto dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang sepakat untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mendorong percepatan elektrifikasi desa dengan pendekatan energi terbarukan.
Dalam pembahasan lanjutan, salah satu solusi utama yang dibahas adalah penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa terpencil dan sangat tertinggal yang belum terhubung jaringan listrik PLN. Teknologi PLTS dipilih karena dinilai cepat, efisien, dan mampu menyesuaikan kondisi geografis desa-desa di wilayah terluar dan terpencil.
“Banyak desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur dan berada di wilayah sulit dijangkau. Untuk itu, kami mendorong penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa sebagai alat bantu validasi wilayah sasaran agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelas Wamendes.
Ahmad Riza Patria menegaskan, kebijakan Kementerian ESDM sangat sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari desa dan pinggiran. Energi, menurutnya, adalah fondasi utama untuk kemajuan desa.
“Tanpa listrik, anak-anak tidak bisa belajar di malam hari, pelayanan kesehatan terbatas, dan aktivitas ekonomi sulit tumbuh. Listrik bukan sekadar fasilitas, tapi pondasi utama bagi kemajuan dan kemandirian desa,” kata Ahmad Riza.
Ia juga menyebut bahwa energi menjadi instrumen penting dalam menciptakan desa yang mandiri, produktif, dan berdaulat, sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo dalam program pembangunan nasional yang inklusif.
Dalam pertemuan tersebut, Kemendes PDT menyatakan kesiapannya untuk mendukung program swasembada energi melalui empat langkah konkret:
Pertama, menyalurkan dan memvalidasi data desa tertinggal kepada Kementerian ESDM dan PLN, guna mendukung target penyediaan PLTS untuk 3.000 hingga 10.000 desa.
Kedua, mengintegrasikan peran BUMDes dan kelembagaan desa dalam pengelolaan energi, sehingga distribusi dan pemeliharaan energi bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat desa.
Ketiga, mendorong kolaborasi pembiayaan lintas sektor, termasuk pemanfaatan Dana Desa dan DAK tematik yang difokuskan untuk infrastruktur energi.
Keempat, menjadikan elektrifikasi desa sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, selaras dengan target pembangunan desa berkelanjutan.
Menutup pernyataannya, Ahmad Riza Patria menekankan, elektrifikasi desa adalah tugas lintas sektor yang membutuhkan dukungan menyeluruh. Kemendes PDT siap menjadi mitra aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
“Listrik bukan sekadar cahaya, tapi simbol harapan dan masa depan. Dengan adanya listrik, kita membuka peluang besar bagi anak-anak untuk belajar, bagi petani untuk berproduksi, dan bagi desa untuk berkembang secara ekonomi dan sosial,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
