Surabaya, lensademokrasi.com — Sebuah video singkat berdurasi 15 detik yang memperlihatkan seorang pasien kritis dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dievakuasi ke rumah sakit menggunakan perahu nelayan kecil memicu gelombang keprihatinan publik. Dalam video tersebut, tampak tubuh lemah pasien terguncang ombak, dengan wajah cemas keluarga yang menyertainya. Bagi banyak pihak, peristiwa ini bukan sekadar tragedi insidental—melainkan cermin dari kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak dasar warga di wilayah kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Senator Ahmad Nawardi yang juga Ketua Komite IV DPD RI dan putra daerah Sampang itu, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi yang dialami masyarakat Pulau Mandangin. Ia menilai insiden ini sebagai alarm keras atas timpangnya infrastruktur dan layanan kesehatan di daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan.
“Saya sangat terpukul melihat kejadian ini terjadi di kampung halaman saya sendiri. Ini bukan hanya soal satu nyawa, ini tentang ribuan warga yang setiap hari hidup dalam ketidakpastian jika jatuh sakit,” ujar Nawardi saat diwawancarai di Surabaya, Sabtu (5/7/2025).
Menurut Nawardi, fasilitas kesehatan di Pulau Mandangin masih jauh dari layak. Tidak adanya dokter yang menetap, minimnya peralatan medis, serta kapal ambulans laut yang rusak menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh rakyatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan.
Lebih jauh, Nawardi menekankan pentingnya langkah nyata, bukan sekadar reaksi sesaat atau retorika evaluatif. Ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Kementerian Kesehatan RI segera menyusun dan melaksanakan strategi penanganan yang menyeluruh.
“Negara tidak cukup hanya mengirimkan bantuan darurat. Yang dibutuhkan warga Mandangin adalah sistem yang permanen dan berkelanjutan. Mereka tak butuh kasihan, mereka butuh keadilan dalam pelayanan,” tegasnya.
Adapun solusi yang mendesak untuk direalisasikan, menurut Nawardi, mencakup: pengadaan ambulans laut yang layak dan siaga 24 jam; penempatan dokter dan tenaga kesehatan secara bergilir atau penuh waktu; penguatan fasilitas Puskesmas agar mampu menangani kondisi darurat dan rujukan cepat; pembangunan sistem komunikasi evakuasi medis yang tidak bergantung pada kondisi cuaca maupun inisiatif warga.
Ia juga menyoroti aspek fiskal yang belum berpihak secara adil kepada wilayah kepulauan. Nawardi mengkritik skema anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan tantangan geografis wilayah seperti Mandangin.
“Formulasi anggaran kita masih terlalu seragam. Padahal, karakteristik wilayah kepulauan seperti Mandangin membutuhkan pendekatan yang berbeda, lebih afirmatif dan responsif,” ujarnya.
Senator Nawardi menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada pemerintah pusat untuk melihat Mandangin dan pulau-pulau kecil lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia, bukan hanya dalam peta, tetapi dalam kebijakan nyata.
“Keselamatan dan kesehatan warga bukanlah hak istimewa, melainkan hak konstitusional yang wajib dijamin negara—di mana pun mereka tinggal,” pungkas Nawardi. *** (fatoni/sap)
Senator asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi yang juga Ketua Komite IV DPD RI.
