Klaten, lensademokrasi.com — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, menyambut positif kehadiran Koperasi Merah Putih yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya konkret mendorong transformasi ekonomi dari desa dan memperkuat struktur fiskal di tingkat daerah.
Dalam acara peluncuran nasional yang digelar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025), Sultan menilai Koperasi Merah Putih bukan sekadar koperasi konvensional, melainkan sebuah gerakan ekonomi rakyat berskala nasional yang terorganisir secara modern.
“Langkah strategis ini dapat menjadi titik balik bagi daerah-daerah untuk mengelola potensi ekonominya secara mandiri, tanpa terus-menerus mengandalkan dana transfer pusat,” ujar Sultan usai menghadiri peluncuran 80.081 unit Koperasi Merah Putih yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.
Menurutnya, koperasi dengan skema bisnis yang kuat dan SDM yang mumpuni bisa menjadi “buffer zone” bagi ekonomi lokal dari tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas, hingga akses permodalan yang timpang.
Sultan yang juga mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu menekankan bahwa Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi penghubung antara produksi lokal dan konsumsi nasional. Salah satu contohnya adalah integrasi koperasi dengan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana koperasi lokal dapat menjadi penyalur bahan pangan berkualitas dari petani ke sekolah-sekolah.
” Koperasi Merah Putih ini bisa berperan dalam membentuk rantai pasok mikro yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal. Ini bukan hanya menyerap hasil produksi, tapi sekaligus menumbuhkan ekosistem ekonomi berbasis komunitas,” jelasnya.
Lebih jauh, Sultan melihat Koperasi Merah Putih sebagai instrumen fiskal yang berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan, koperasi yang beroperasi secara sehat dapat menyumbang melalui pajak dan retribusi, serta menekan dominasi para tengkulak atau rentenir yang selama ini merugikan pelaku usaha kecil.
“Kita butuh sistem ekonomi lokal yang adil dan berpihak pada rakyat. Koperasi Merah Putih bisa menjadi alat untuk itu, sekaligus menjadi fondasi bagi kemandirian fiskal yang selama ini hanya jadi wacana,” tegasnya.
Meski demikian, Sultan mengingatkan pemerintah agar tak sekadar membentuk koperasi lalu melepasnya begitu saja. Ia mendorong adanya sistem pendampingan berkelanjutan, pembinaan manajerial, serta pengawasan yang ketat agar koperasi tidak bernasib seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang gagal bertahan karena buruknya tata kelola.
“Presiden sudah mengingatkan agar koperasi ini tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Maka penting ada kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemda, Dekopin, dan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai semangat besar ini mati sebelum berbuah,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
