Banjar, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Kalimantan Selatan bebas dari narkoba melalui Deklarasi Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Indrasari, Martapura, Senin (3/11/2025).
Acara yang dihadiri lebih dari 2.000 perwakilan desa itu menjadi momentum penting dalam memperkuat peran masyarakat desa sebagai benteng pertama pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di akar rumput.
“Kita berkomitmen Kalsel insyaallah bebas narkoba. Kita gaungkan suara kita di bumi ini, insyaallah didengar langit dalam rangka membebaskan Kalsel dari narkoba,” ujar Yandri di hadapan ribuan peserta deklarasi.
Menurut Yandri, inisiatif Desa Bersinar bukan sekadar simbol, tetapi merupakan gerakan sosial berbasis desa yang berfokus pada pencegahan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Program ini diharapkan menjadi model nasional yang bisa direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. “Desa harus menjadi garda terdepan. Kalau desa kuat, negara juga kuat,” ujarnya.
Yandri menekankan bahwa perang melawan narkoba tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Kejahatan narkotika memiliki jaringan yang luas, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.
Sebagai langkah konkret, ia meminta setiap desa membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba beranggotakan 20 orang untuk melakukan deteksi dini, edukasi, dan penindakan cepat jika ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika.
“Satgas inilah yang akan membangun jejaring di desa. Kalau ada gerak-gerik mencurigakan, maka BPD dan perangkat desa harus segera mengambil langkah strategis,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Yandri juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemberantasan tiga musuh besar bangsa: narkoba, korupsi, dan judi online. Ia menilai, perang melawan narkoba merupakan bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menciptakan Indonesia yang kuat dan berdaulat.
“Presiden sangat tegas. Narkoba, korupsi, dan judi online harus diberantas. Pada 29 Oktober lalu di Mabes Polri, Presiden memusnahkan lebih dari 214 ton barang bukti narkoba. Ini bukti nyata keseriusan negara,” ujar Yandri.
Menurutnya, semangat tersebut harus dijalankan secara konkret di tingkat desa karena di sanalah fondasi ketahanan sosial dan moral bangsa dibangun.
Selain deklarasi Desa Bersinar, Yandri juga menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Dirjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Tabrani, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Mulyadin Malik.
Dalam kesempatan itu, Yandri mengingatkan pentingnya memperkuat peran BPD sebagai pengawas kebijakan desa, terutama dalam program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, desa yang kuat bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga ketahanan moral dan sosial warganya.
“Kita ingin lahir desa yang bersih dari narkoba, mandiri secara ekonomi, dan tangguh secara sosial. Kalau desa maju, Indonesia pasti hebat,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
