Kasus dugaan pelanggaran hak buruh di Jakarta Utara mendorong Senator asal DKI Jakarta meminta pengawasan ketenagakerjaan diperkuat jelang Idul Fitri dan memastikan hak pekerja terpenuhi.
Jakarta, lensademokrasi.com — Isu perlindungan pekerja kembali mengemuka menjelang Hari Raya, setelah muncul laporan dugaan praktik yang merugikan buruh di kawasan industri Jakarta Utara. Perhatian tidak hanya tertuju pada kasus yang terjadi, tetapi juga pada sejauh mana regulasi ketenagakerjaan dijalankan secara konsisten di lapangan.
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Achmad Azran, meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan pekerja di sebuah perusahaan garmen yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Ia menekankan perlunya verifikasi menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak normatif, termasuk tunjangan hari raya (THR).
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3/2026), Bang Azran meminta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia bersama pemerintah daerah agar segera memfasilitasi dialog antara pekerja dan pihak perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah konflik berkepanjangan, terutama dalam periode sensitif menjelang Idul Fitri.
Dalam praktik hubungan industrial, kata dia, status pengakhiran kerja memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap hak pekerja. Pengunduran diri, misalnya, tidak selalu memberikan kompensasi yang sama dengan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
Karena itu, menurut Azran, dugaan adanya tekanan agar pekerja menandatangani surat pengunduran diri menjadi perhatian dalam kerangka pengawasan. Jika terbukti, praktik tersebut berpotensi mengurangi hak pekerja atas kompensasi dan perlindungan lain yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.
Sejumlah pekerja juga melaporkan adanya perbedaan pandangan terkait pelaksanaan perjanjian kerja bersama serta skema kompensasi yang ditawarkan. Kondisi ini memicu ketegangan hubungan industrial dan berujung pada rencana aksi kolektif sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
Perkembangan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor padat karya, terutama industri garmen yang sangat dipengaruhi dinamika permintaan pasar. Penyesuaian tenaga kerja dalam kondisi penurunan produksi kerap menjadi sumber friksi jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum.
Dalam konteks tersebut, DPD RI menilai pentingnya penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, termasuk inspeksi rutin dan penegakan aturan. Kepatuhan terhadap kewajiban seperti pembayaran THR serta pelaksanaan perjanjian kerja bersama menjadi indikator utama dalam menjaga hubungan industrial yang stabil.
Selain itu, penggunaan tenaga kerja non-permanen untuk menggantikan pekerja lama juga menjadi isu yang perlu dicermati, karena berkaitan dengan kepastian kerja dan perlindungan jangka panjang bagi pekerja.
Hingga saat ini, belum ada titik temu antara pekerja dan manajemen perusahaan. Proses mediasi oleh otoritas terkait diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa efektivitas kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang ada, tetapi juga oleh implementasi dan pengawasan di tingkat operasional. *** (fatoni/sap)
