Eskalasi konflik Iran dan negara Arab meningkatkan risiko instabilitas kawasan. DPD RI menilai dialog antarnegara OKI penting untuk mencegah meluasnya dampak keamanan dan ekonomi global.
Jakarta, lensademokrasi.com — Perkembangan konflik di kawasan Asia Barat dalam beberapa pekan terakhir memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas regional, terutama karena melibatkan Iran dan sejumlah negara Arab yang memiliki posisi strategis dalam jalur energi dan perdagangan global.
Di tengah situasi tersebut, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin menilai perlunya langkah cepat untuk meredakan ketegangan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Ia menyampaikan pandangannya pada Rabu (18/3/2026), merespons eskalasi serangan yang berlangsung sejak akhir Februari lalu.
Menurutnya, dinamika konflik saat ini tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi kawasan. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa serangan yang terjadi tidak terbatas pada target militer, melainkan turut memengaruhi fasilitas publik serta aktivitas ekonomi di beberapa negara.
Negara-negara yang disebut terdampak antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Irak, dan Yordania. Hingga kini, negara-negara tersebut dinilai masih menahan respons lebih jauh guna mencegah meluasnya konflik ke tingkat regional.
Sultan menyoroti bahwa negara-negara yang terlibat berada dalam satu wadah kerja sama, yakni Organisasi Kerja Sama Islam. Dalam konteks itu, ia memandang pentingnya menjaga kohesi internal agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan.
Ia juga menekankan bahwa ketegangan di kawasan Asia Barat memiliki dimensi global, mengingat wilayah tersebut berperan penting dalam pasokan energi dunia. Ketidakstabilan yang berlarut-larut, kata dia, dapat memicu ketidakpastian yang lebih luas, termasuk terhadap pasar internasional.
Pemerintah Indonesia, lanjutnya, mengikuti perkembangan tersebut dengan sikap kehati-hatian. Sebagai negara yang menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak di kawasan, Indonesia tetap mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif tanpa keterlibatan langsung dalam konflik.
Selain itu, Sultan mendorong adanya forum dialog di antara negara-negara anggota OKI untuk mencari solusi bersama. Salah satu opsi yang disampaikan adalah penyelenggaraan pertemuan darurat tingkat kepala negara guna membahas langkah-langkah deeskalasi.
Ia menilai, penguatan komunikasi dan diplomasi menjadi kunci untuk meredakan ketegangan, sejalan dengan komitmen yang selama ini dibangun dalam berbagai kesepakatan antarnegara anggota OKI untuk menjaga stabilitas dan kerja sama di antara mereka. *** (fatoni/sap)
