Ketua DPD RI memuji konsistensi kebijakan pascabencana setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Aceh Tamiang, termasuk pemulihan dan mitigasi banjir berulang.
Jakarta, lensademokrasi.com — Kunjungan Presiden ke wilayah terdampak banjir di Sumatera pada momen Idul Fitri dinilai menjadi bagian dari pendekatan pemerintah dalam memperkuat respons terhadap bencana. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang langkah tersebut perlu diikuti dengan konsistensi kebijakan, terutama dalam tahap pemulihan pascabencana.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat terdampak. Namun, ia menekankan bahwa upaya tersebut perlu diiringi dengan langkah kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.
Dalam keterangan di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu (21/3/2026), ia menjelaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir tahun lalu dilaporkan berdampak pada kerusakan permukiman serta terganggunya infrastruktur dasar. Kondisi ini menuntut percepatan pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Sultan menilai bahwa peran pemerintah pusat dan daerah perlu diselaraskan dalam merespons situasi tersebut. Dukungan kebijakan, termasuk pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program pembangunan kembali, disebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemulihan.
Selain itu, aspek pengawasan juga menjadi perhatian. Pelaksanaan program rehabilitasi dinilai perlu dipantau secara berkelanjutan guna memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Di sisi lain, Sultan juga menyinggung perlunya penguatan kebijakan mitigasi bencana. Kejadian banjir yang berulang di beberapa wilayah dinilai menunjukkan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, termasuk tata ruang dan sistem pengendalian banjir.
Kunjungan Presiden ke daerah terdampak dipandang sebagai bagian dari pendekatan yang mengedepankan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan yang berkelanjutan di lapangan. *** (fatoni/sap)
