DPD RI memantau kesiapan layanan haji 2026 di Makkah dan Madinah, mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, serta kesiapan fasilitas di Armuzna.
Makkah, lensademokrasi.com — Penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan mobilisasi besar jemaah dan layanan lintas negara menuntut kesiapan teknis serta koordinasi yang terukur. Dalam upaya memastikan hal tersebut, pengawasan terhadap infrastruktur layanan dan kesiapan operasional terus dilakukan menjelang musim haji 2026.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Urusan Haji Indonesia di Makkah pada Jumat (3/4/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Dailami Firdaus bersama Jelita Donal sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi.
Rombongan diterima oleh Direktur Jenderal Pelayanan Haji, Ian Heryawan, serta Pembantu Staf Teknis Urusan Haji Indonesia, Zakaria Anshori. Dalam pertemuan tersebut, dibahas perkembangan persiapan layanan serta koordinasi antarunit yang terlibat dalam operasional haji.
Ian Heryawan menyampaikan bahwa tahapan persiapan terus berjalan, dengan perhatian pada stabilitas layanan di tengah dinamika global. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga pengawas untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan.
Dailami Firdaus menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran teknis secara langsung terkait kesiapan di Daerah Kerja Makkah. Ia menyebut layanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi sebagai komponen utama yang dipantau karena berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah.
Perhatian juga diarahkan pada kesiapan layanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang menjadi titik puncak pelaksanaan ibadah haji. Kondisi fasilitas, pengaturan arus jemaah, serta aspek keselamatan menjadi bagian dari peninjauan.
Selain melakukan rapat koordinasi di Kantor Urusan Haji, delegasi juga meninjau langsung fasilitas pendukung seperti hotel tempat jemaah dan dapur penyedia konsumsi di Makkah untuk memastikan standar layanan yang diterapkan.
Sebelumnya, Komite III DPD RI telah melakukan kunjungan serupa di Madinah guna menilai kesiapan layanan pada tahap awal kedatangan jemaah. Rangkaian pemantauan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. *** (fatoni/sap)
