Anggota DPD RI, Bahar Buasan meraih gelar doktor di STIK-PTIK melalui penelitian tentang kolaborasi kepolisian dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat keamanan daerah di Bangka Belitung.
Jakarta, lensademokrasi.com — Perubahan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat melemahnya industri timah dinilai turut memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Di tengah meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tantangan keamanan daerah masih menjadi perhatian. Situasi itu mendorong Anggota DPD RI asal Bangka Belitung, Bahar Buasan, mengangkat tema keterkaitan ekonomi masyarakat dan stabilitas keamanan dalam studi doktoralnya.
Bahar resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Kepolisian setelah menjalani sidang terbuka di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Selasa (19/5/2026). Dalam sidang tersebut, ia mempresentasikan disertasi mengenai kolaborasi kepolisian dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM untuk memperkuat keamanan wilayah di Bangka Belitung.
Sidang dipimpin Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto., S.I.K., M.Si. — selaku ketua penguji, dengan promotor disertasi Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Hadir pula Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar serta Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal.
Dalam penelitiannya, Bahar menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Ia merumuskan konsep Model Pemberdayaan Berdaya Berbasis Masyarakat (BBM), yang menempatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan pelaku UMKM dalam satu pola kerja bersama.
Menurut Bahar, keamanan daerah tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu didukung penguatan ekonomi warga. Ia menyebut tekanan ekonomi dapat meningkatkan potensi kerawanan sosial jika tidak diantisipasi sejak awal.
“Pendekatan preventif harus diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketika ekonomi warga memiliki daya tahan, stabilitas sosial juga lebih mudah dijaga,” kata Bahar setelah sidang terbuka.
Ia menambahkan bahwa model yang ditawarkannya diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah daerah lain, terutama wilayah yang menghadapi tekanan ekonomi akibat perubahan sektor industri utama.
Pencapaian akademik tersebut sekaligus menambah rekam jejak Bahar dalam bidang kebijakan publik dan keamanan sosial di lingkungan DPD RI. *** (fatoni/sap)
