Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyoroti rencana fasilitas MRO pesawat Hercules AS di Bandara Kertajati. Ia meminta pemerintah untuk memastikan kepentingan nasional dan kedaulatan tetap terjaga.
Jakarta, lensademokrasi.com — Rencana menjadikan Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat Hercules C-130 untuk kawasan Asia mulai mendapat perhatian di parlemen. Komisi I DPR RI menilai proyek yang ditawarkan pemerintah Amerika Serikat tersebut perlu dikaji lebih mendalam karena berkaitan dengan isu pertahanan dan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan pemerintah harus menjelaskan secara rinci bentuk kerja sama yang akan dijalankan, termasuk cakupan operasional fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) tersebut.
Menurut dia, keberadaan pusat perawatan pesawat militer asing di Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai kerja sama industri penerbangan. Ada aspek regulasi, keamanan, hingga persepsi internasional yang perlu diperhitungkan sejak awal.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh skema kerja sama tetap berada dalam kendali nasional dan tidak memunculkan tafsir yang keliru terkait keberadaan fasilitas militer asing,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya di Jakarta, kamis (21/5/2026).
Pembahasan mengenai proyek MRO ini sebelumnya muncul dalam rapat kerja antara Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Komisi I DPR. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengungkap adanya tawaran dari Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pemeliharaan pesawat Hercules di kawasan Asia.
Pemerintah memilih Kertajati sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kapasitas lahan dan infrastruktur yang memadai untuk pengembangan industri dirgantara berskala besar.
Di sisi lain, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa status Kertajati saat ini masih merupakan bandara sipil. Karena itu, setiap rencana pengembangan fasilitas yang berkaitan dengan pesawat militer harus diikuti pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu pelayanan penerbangan komersial.
TB Hasanuddin juga menekankan pentingnya keterlibatan industri nasional dalam proyek tersebut, terutama PT Dirgantara Indonesia. Keterlibatan industri domestik dianggap penting agar kerja sama tidak hanya memberi manfaat operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan teknologi dan sumber daya manusia dalam negeri.
Selain aspek pertahanan, proyek MRO dipandang memiliki potensi ekonomi bagi kawasan Kertajati yang selama beberapa tahun terakhir belum optimal dari sisi lalu lintas penerbangan penumpang. Kehadiran pusat perawatan pesawat skala regional dinilai dapat membuka aktivitas industri baru dan menarik investasi pendukung di sektor dirgantara.
Meski demikian, TB Hasanuddin menilai pemerintah perlu menjaga transparansi dalam proses pembahasan proyek tersebut. Hal itu penting agar kerja sama strategis dengan Amerika Serikat tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia. *** (fatoni/sap)
