Semarang, lensademokrasi.com — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan visi pembangunan nasional Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komite IV DPD RI bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP) di Semarang, Kamis (17/4). FGD ini merupakan bagian dari penyusunan rekomendasi untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tapi ruang untuk menangkap aspirasi dan realitas di daerah, khususnya Jawa Tengah, agar kebijakan nasional lebih berpijak pada kebutuhan lokal,” ujar Tamsil.
Ia menekankan bahwa Asta Cita menempatkan daerah sebagai fondasi pembangunan. Karena itu, keberhasilannya ditentukan oleh keselarasan antara program nasional dan potensi lokal.
Tamsil juga mengingatkan soal tantangan global, seperti proteksionisme Amerika Serikat, pelemahan rupiah, hingga tekanan pasar saham. Menurutnya, desain APBN 2026 harus mampu menjadi perisai terhadap gejolak global.
“APBN bukan hanya alat fiskal, tapi harus adaptif dan tangguh. Kuncinya adalah kebijakan pusat dan daerah yang harmonis,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Tamsil menyoroti empat isu strategis. Pertama, penguatan belanja daerah untuk sektor produktif, seperti pertanian, pendidikan vokasi, dan infrastruktur dasar.
Kedua, sinkronisasi program prioritas nasional dan daerah. Ketiga, optimalisasi potensi ekonomi daerah, khususnya Jawa Tengah sebagai “jantung ekonomi nasional”. Keempat, pemberdayaan UMKM dan hilirisasi industri lokal sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.
“DPD RI siap menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan pusat. Harapannya, FGD ini menghasilkan rekomendasi konkret dan visioner demi masa depan Indonesia,” pungkasnya.
FGD ini turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Rektor UNDIP Prof. Suharnomo, Dekan FEB Prof. Faisal, serta sejumlah pakar dan pejabat daerah, termasuk Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo dan dua Guru Besar FEB UNDIP, Prof. FX Sugiyanto dan Prof. Nugroho Sumarjiyanto. *** (fatoni/sap)
