Jakarta, lensademokrasi.com — Pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi menjadi perhatian serius sejumlah anggota DPD RI yang melakukan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefki Harsa, di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Jumat (18/4/2025) malam. Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, sektor ekonomi kreatif dipandang sebagai jalan keluar yang menjanjikan.
Pertemuan yang berlangsung hari itu dihadiri oleh para senator dari berbagai provinsi, antara lain Azhari Cage (Aceh), Komeng (Jawa Barat), Boy Latuconsina (Maluku), Muhammad Azran (DKI Jakarta), Gus Andib (Papua Selatan), dan Bustami (Lampung). Masing-masing menyampaikan persoalan di daerah mereka, yang pada intinya bersinggungan dengan tingginya angka pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja formal.
Azhari Cage, senator asal Aceh, secara khusus menyoroti fenomena meningkatnya jumlah sarjana menganggur di daerahnya. Menurutnya, ini menjadi masalah serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebutkan, para lulusan ini sesungguhnya memiliki aset intelektual dan keterampilan yang besar, namun belum mendapat ruang dan pembinaan yang memadai.
“Anak-anak muda kita cerdas, punya kreativitas, dan melek teknologi. Mereka punya laptop dan ide-ide hebat, tapi tidak punya akses pembinaan dan permodalan. Padahal, kalau diberi kesempatan, mereka bisa menjadi pengusaha baru dan membuka lapangan kerja bagi orang lain,” ujar Azhari penuh semangat.
Dalam menanggapi pandangan tersebut, Menteri Teuku Riefki menyampaikan optimismenya terhadap potensi besar ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi baru. Ia menyebut bahwa sektor ini tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya jenis-jenis pekerjaan baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.
“Ekonomi kreatif saat ini berkembang di ranah digital, elektronik, animasi, desain, dan berbagai inovasi. Produk-produk seperti Pokemon atau Hello Kitty mungkin terlihat sederhana, tapi mereka telah menjadi kekuatan ekonomi global yang lahir dari kreativitas,” jelas Teuku Riefki.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk dinas khusus ekonomi kreatif, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, pembinaan yang terstruktur dan dukungan anggaran dari APBD bisa mendorong tumbuhnya pelaku-pelaku kreatif lokal yang berdaya saing tinggi.
“Pemerintah pusat siap mendukung, tapi pelaksanaannya tetap butuh peran aktif daerah. Harus ada kelembagaan yang fokus membina dan mengembangkan potensi kreatif di daerah masing-masing,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara DPD RI dan Kementerian Ekraf. Seluruh senator yang hadir sepakat bahwa untuk menghadapi tantangan pengangguran, dibutuhkan pendekatan baru yang inovatif—dan ekonomi kreatif menjadi jawabannya. *** (fatoni/sap)
