Jakarta, lensademokrasi.com — Senator asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos. atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap persoalan keadilan di tanah kelahirannya. Ia menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan hukum dan psikososial kepada keluarga almarhumah Hasfiani, korban penembakan tragis yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI AL di Aceh Utara.
Langkah ini diawali dari surat permohonan yang dikirim keluarga korban kepada Haji Uma pada 27 Maret 2025, yang berisi harapan agar ia turut mengawal kasus tersebut secara serius. Tak tinggal diam, Haji Uma segera bergerak melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Danlanal Lhokseumawe, Detasemen Polisi Militer (Denpomal), tim pengacara Hotman Paris 911, hingga LPSK.
Respon cepat pun datang dari LPSK. Setelah dihubungi langsung oleh Haji Uma pada 30 Maret 2025, lembaga itu segera mengirimkan tim ke Aceh untuk melakukan asesmen terhadap kondisi keluarga korban dan menggali kebutuhan perlindungan lebih lanjut.
Puncaknya, pada 17 April 2025, Haji Uma menerima kunjungan pimpinan LPSK di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan itu membahas langkah-langkah konkret perlindungan yang akan diberikan kepada keluarga Hasfiani, termasuk pendampingan selama proses hukum, pemberian santunan, hingga jaminan perlindungan hak-hak keluarga korban di hadapan hukum.
“Alhamdulillah, respons LPSK sangat luar biasa. Ini penting karena keluarga korban, terutama anak-anaknya, sedang dalam kondisi psikologis yang sangat terpukul. Mereka butuh perlindungan nyata, bukan sekadar simpati,” kata Haji Uma.
Tak hanya berhenti di situ, Haji Uma juga memastikan tim hukum dari Hotman Paris 911 akan mendampingi keluarga dalam proses hukum, guna memperkuat upaya mencari keadilan yang transparan dan tidak berpihak.
Senator yang dikenal vokal dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan ini menegaskan bahwa ia akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sembari mendorong semua pihak untuk menjadikan tragedi ini sebagai pelajaran penting bagi reformasi institusi dan aparat.
“Kita tidak boleh tutup mata. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Keluarga korban berhak mendapat kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum yang adil,” tegasnya.
Langkah cepat dan menyeluruh yang diambil Haji Uma menjadi bukti nyata peran wakil daerah dalam melindungi warganya—terutama ketika mereka berhadapan dengan ketidakadilan yang menyakitkan. *** (fatoni/sap)
