Jakarta, lensademokrasi.com – Komite III DPD RI menegaskan pentingnya pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, bukan hanya menguntungkan segelintir wilayah dan investor. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata, Komite III DPD RI menyoroti ketimpangan pembangunan, maraknya akomodasi ilegal, serta konflik pemanfaatan lahan di sejumlah destinasi wisata.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dr. Dailami Firdaus, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan pariwisata. “Kita tak bisa terus bertumpu pada Jawa dan Bali. Daerah timur seperti Kalimantan dan Papua punya potensi luar biasa yang belum tergarap maksimal,” ujarnya dalam Rapat Kerja di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Kementerian Pariwisata mencatat tren positif: kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh 19% pada 2024 menjadi 2,2 juta, sementara wisatawan nusantara meningkat 21,7%. Target 2029: 23,5 juta kunjungan asing dan 1,5 miliar kunjungan domestik. Sektor ini juga mencatatkan investasi USD 3,1 miliar dan menyerap 25 juta tenaga kerja pada 2024.
Namun di balik pertumbuhan itu, para senator mencium persoalan serius di lapangan. Senator Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menyoroti keberadaan desa wisata yang dibangun di atas lahan konsesi perkebunan dan tambang. “Legalitasnya dipertanyakan. Jangan sampai pariwisata jadi kedok untuk alih fungsi lahan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dari Bali, Senator Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengungkapkan anomali: jumlah wisatawan naik, tapi industri hotel menurun. Ia menuding akomodasi ilegal seperti guest house berizin rumah tinggal sebagai penyebab utama. “Pariwisata tak bisa dikelola asal-asalan. Tanpa regulasi ketat dan pengawasan, justru masyarakat lokal yang jadi korban,” katanya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan lima program unggulan 2025: gerakan wisata bersih, digitalisasi pariwisata (Tourism 5.0), kuliner naik kelas, event berbasis kekayaan intelektual, dan pengembangan desa wisata. Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang merata.
Rapat ini menjadi penanda bahwa sektor pariwisata tidak hanya soal menarik wisatawan, tapi juga soal keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan atas sumber daya. DPD RI menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar mengejar angka kunjungan. *** (fatoni/sap)
