Semarang, lensademokrasi.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menekankan pentingnya legalitas yang kuat dan infrastruktur yang siap dalam proses percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri peluncuran Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) serentak se-Jawa Tengah di Holly Stadium, Semarang, Selasa (6/5/2025).
Didampingi Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, Yandri menyebut, kementeriannya telah menerbitkan surat edaran resmi sebagai pedoman teknis pelaksanaan Musdesus di lebih dari 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Musdesus menjadi titik awal pendirian koperasi desa yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
“Surat edaran ini menjelaskan secara rinci siapa peserta Musdesus, siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan, hingga langkah-langkah pembentukan koperasi. Jangan ada celah hukum sejak dari awal,” tegas Yandri yang juga mantan Wakil Ketua MPR.
Musdesus melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga penyuluh pertanian dan pendamping desa. Yandri meminta agar seluruh desa di Jawa Tengah menuntaskan Musdesus sebelum akhir Mei 2025, sebagai langkah konkret merealisasikan koperasi desa berbasis gotong royong.
Namun, ia menekankan, semangat percepatan jangan sampai mengorbankan ketertiban administrasi. Dokumen Musdesus dan berita acara mutlak diperlukan agar koperasi yang dibentuk tidak cacat hukum di kemudian hari.
“Jangan asal jadi. Harus tertib administrasi dan dokumentasi. Ini bukan sekadar formalitas, tapi fondasi legal koperasi itu sendiri,” tandasnya.
Lebih jauh, Yandri mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur, terutama lahan dan gudang koperasi. Ia menyarankan desa memanfaatkan aset eksisting seperti gedung sekolah dasar yang sudah tidak aktif sebagai gudang penyimpanan. Bila tak memungkinkan, desa perlu membangun gudang baru dengan memastikan legalitas tanahnya bebas dari sengketa.
“Jangan bangun di atas lahan bermasalah. Tanah harus clean and clear. Gudang ini akan jadi simpul logistik koperasi, lengkap dengan gerai penjualan dan distribusi,” ujarnya.
Peluncuran program nasional ini turut dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan yang membuka acara, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Hadirnya para menteri dari berbagai sektor mencerminkan kuatnya sinergi lintas kementerian dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang berdaulat dan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus motor penggerak ekonomi lokal dari bawah ke atas. *** (fatoni/sap)
