Semarang, lensademokrasi.com — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang penguatan sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, di Semarang, Kamis (12/11/2026).
MoU ditandatangani Menteri P2MI, Mukhtarudin dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Kerja sama ini bertujuan membangun ekosistem migrasi aman dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kualitas calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan kepada Kementerian P2MI. Pertama, memperkuat pelindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, meningkatkan kualitas pekerja migran dari lower skill menuju medium-high skill untuk mengisi tenaga kerja formal dan profesional.Arahan tersebut dijalankan melalui program SMK Go Global.
Di Jawa Tengah, kuota SMK Go Global sekitar 8.000 peserta, dengan pendaftar mencapai hampir 9.000 orang. Sekitar 5.000 peserta telah mengikuti peningkatan kapasitas hingga batch kedua. Target nasional program ini pada 2026 mencapai 32.000 peserta, dan pada 2027 ditargetkan 140.000 peserta.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” kata Mukhtarudin.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, terdapat 613.288 layanan penempatan Pekerja Migran secara nasional. Jawa Tengah berkontribusi 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen. Lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah adalah Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut kantong pekerja migran di Cilacap hampir 12.000 orang, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang. Negara tujuan utama adalah Taiwan hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Ruang lingkup kerja sama meliputi informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan dan peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, layanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan pelaksana penempatan, pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan.
Kerja sama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.Ahmad Luthfi menegaskan, implementasi MoU membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar program berjalan terintegrasi hingga tingkat desa.”Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” kata Mukhtarudin. ***
Penulis : Kartini
Editor : Cerman Simamora




