Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan komitmennya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI tentang pembahasan hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2026 di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDT atas capaian opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD.
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Lasarus.
Komisi V DPR RI juga mewajibkan Kemendes PDT memperkuat pengawasan internal, tata kelola keuangan, pengelolaan aset negara, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Komisi V DPR RI meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK RI, termasuk penyelesaian administrasi, pemulihan kerugian negara, dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna mencegah terulangnya temuan pemeriksaan.
Komisi V juga meminta Kemendes PDT terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Komisi V DPR RI dalam pengawasan pelaksanaan program dan anggaran, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saat ini Kemendes PDT telah memperoleh opini WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016 sampai dengan 2025. Selain itu, untuk laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang didanai melalui IFAD juga telah diperoleh opini WTP sebanyak 6 kali dalam periode 2020 sampai dengan 2026.
“Capaian ini merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran kementerian dan menjadi komitmen yang akan terus kami pertahankan. Namun demikian, kami menyadari bahwa opini WTP bukan berarti tidak terdapat temuan pemeriksaan. Oleh karena itu setiap rekomendasi BPK tetap menjadi perhatian serius kami untuk ditindaklanjuti dan menjadi dasar perbaikan tata kelola Kementerian,” ungkap Yandri.
Turut mendampingi Mendes Yandri dalam Raker ini yaitu Wamendes PDT, Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT, Taufik Madjid, Irjen, Masyhudi, Dirjen PPDT, Samsul Widodo, Dirjen PDP, Nugroho, serta Kepala BPSDM, Agustomi Masik. ***
Penulis : Cerman Simamora
Editor : Richard




