Serang, lensademokrasi.com — Pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Di desa, warga tidak hanya membutuhkan rumah yang layak, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, air bersih, energi, hingga ekonomi yang bergerak. Jika desa tertinggal, cita-cita Indonesia maju akan sulit tercapai.
Persoalan itu yang menjadi penekanan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam agenda Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Wilayah Banten, kolaborasi antara Kementerian PKP – BP Tapera BRI, di Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11/2026).
Menurut Yandri, Kredit Program Perumahan (KPP) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak boleh berdiri sendiri. Program itu perlu diwujudkan melalui penguatan ekosistem dan ekonomi kerakyatan yang terintegrasi di perdesaan, sebagai kunci mendorong kemajuan desa sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita ingin pastikan bahwa program Pak Presiden Prabowo harus kita dukung. Karena antara KPP dan ekonomi kerakyatan, itu adalah ekosistem yang harus kita bangun, terutama di desa-desa. Karena kalau desanya maju, maka Indonesia akan maju,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Yandri menegaskan, 75.266 desa di Indonesia adalah fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika pemerataan pembangunan desa berjalan, penguatan ekonomi masyarakat meningkat, dan kualitas hunian membaik, maka indikator Indonesia maju dan sejahtera akan terpenuhi. Ia juga menekankan, pemerataan itu harus memastikan masyarakat desa memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih, energi, dan perumahan layak huni.
Kemajuan desa, kata dia, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.”Jumlah desa banyak bapak-ibu, ada 75.266, kalau semua desa ini mandiri, semua desa ini maju, ekonominya bergerak dengan baik, perumahannya layak huni, maka sejatinya kita mengatakan Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 insyaallah akan tercapai,” kata Menteri asal Bengkulu Selatan ini.
Kementerian Desa, lanjut Yandri, berkomitmen memperluas manfaat Program KPP bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di berbagai pelosok wilayah. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa secara lebih luas, karena masyarakat desa menjadi kelompok yang paling membutuhkan dukungan program tersebut.
“Kami dari Kementerian Desa, dengan program KPP ini masyarakat desa banyak sekali terbantu. Jadi yang memerlukan ini tentu yang paling banyak masyarakat desa,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wagub Banten Dimyati Natakusumah, dan Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah. Mendes Yandri didampingi Dirjen PEID Kemendes PDT, Tabrani. ***
Penulis : Cerman Simamora
Editor : Richard





