Yogyakarta, lensademokrasi.com — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terus memperkuat komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama resmi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, yang berlangsung di Kantor Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (16/4/2025).
Dalam sambutannya, Menteri Karding menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan membangun sistem tata kelola migrasi tenaga kerja yang lebih terintegrasi dan manusiawi.
“Kami ingin memastikan pekerja migran kita mendapatkan perlindungan sejak awal hingga mereka kembali ke tanah air. Muhammadiyah, dengan jaringan sosial dan pendidikannya yang luas, adalah mitra yang sangat strategis,” kata Karding.
Melalui kemitraan ini, Muhammadiyah akan terlibat dalam berbagai aspek penting, mulai dari edukasi dan pelatihan calon pekerja migran, pendampingan psikologis, hingga pembekalan keagamaan. Tak hanya itu, perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak pekerja migran yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
“Banyak dari mereka yang ditinggalkan orang tua ke luar negeri tidak punya akses pendidikan memadai. Muhammadiyah bisa menjangkau mereka lewat sekolah dan program sosialnya,” ujar Karding.
Tak kalah penting, kerja sama ini juga menyasar fase pasca-kepulangan pekerja migran. KemenP2MI dan Muhammadiyah akan menyediakan pendampingan wirausaha, pelatihan manajemen, serta penguatan psikososial bagi para purna migran agar mereka dapat hidup lebih mandiri dan produktif di tanah air.
Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kerja sama ini. Ia menyampaikan bahwa Muhammadiyah selalu ingin terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja migran.
“Kami akan bergerak dari hulu hingga hilir. Mulai dari penyuluhan, pelatihan keterampilan, sampai pembekalan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat,” ujar Haedar.
Selain penandatanganan MoU, kerja sama ini juga diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan sistem migrasi yang tidak hanya fokus pada angka penempatan, tetapi juga memastikan kesejahteraan dan martabat para pekerja migran Indonesia tetap terjaga, baik selama bekerja maupun setelah mereka pulang ke tanah air.
*** (fatoni/sap)
