Penghargaan doktor honoris causa untuk Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin di Busan mencerminkan penguatan kerja sama maritim Indonesia-Korea Selatan, termasuk kolaborasi riset, industri, dan pengembangan wilayah kepulauan.
Busan, lensademokrasi.com — Di tengah upaya mempercepat pemanfaatan potensi ekonomi kelautan, Indonesia terus mencari mitra strategis untuk memperkuat kapasitas teknologi dan riset maritim. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki keunggulan pada sektor tersebut, terutama dalam industri galangan kapal dan sistem logistik pelabuhan.
Konteks ini mengemuka dalam kunjungan kerja Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin ke Busan, Korea Selatan, yang diwarnai dengan penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Korea Maritime and Ocean University (KMOU), Rabu (1/4/2026).
Penganugerahan berlangsung di lingkungan kampus KMOU di distrik Yeongdo-gu dan dipimpin oleh Presiden universitas, Ryoo Dong-Keun. Sejumlah akademisi turut hadir, termasuk Kim Soo-il sebagai promotor.
Namun, agenda kunjungan tersebut tidak berhenti pada seremoni akademik. Dalam rangkaian kegiatan yang sama, turut diperkenalkan forum kerja sama maritim antara Indonesia dan Korea Selatan yang melibatkan unsur industri dan perguruan tinggi.
Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki ruang laut yang luas dengan potensi ekonomi yang mencakup perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, hingga energi. Nilai ekonomi sektor ini diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS, meski pemanfaatannya dinilai belum optimal.
Sejumlah kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pelabuhan, efisiensi logistik, serta penguasaan teknologi kelautan. Dalam hal ini, Korea Selatan dipandang sebagai mitra yang memiliki pengalaman dalam pengembangan industri maritim modern.
Pihak KMOU menyebut keterlibatan Indonesia dalam kerja sama maritim menjadi bagian dari strategi internasionalisasi kampus, yang menekankan kolaborasi antara riset, pendidikan, dan industri sebagai satu kesatuan.
Gelar kehormatan yang diberikan kepada Sultan berkaitan dengan keterlibatannya dalam mendorong kerja sama internasional di bidang kemaritiman serta perhatian terhadap pembangunan wilayah kepulauan dan masyarakat pesisir.
Ini menjadi penganugerahan kedua dari KMOU kepada tokoh Indonesia, setelah Megawati Soekarnoputri menerima penghargaan serupa pada 2015.
Dalam orasi ilmiahnya, Sultan menekankan peran laut sebagai penghubung antarbangsa dan ruang kolaborasi global. Ia juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya laut.
Di tingkat nasional, penguatan wilayah kepulauan menjadi bagian dari agenda kebijakan yang tengah dibahas, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat peran daerah serta meningkatkan pemanfaatan potensi kelautan secara lebih merata.
Kerja sama dengan Korea Selatan melalui jalur akademik dan industri dinilai dapat mendukung kebutuhan tersebut, terutama dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transfer teknologi.
Forum kerja sama yang diluncurkan dalam kunjungan ini diharapkan menjadi wadah untuk menghubungkan kepentingan kedua negara secara lebih konkret, tidak hanya pada tingkat wacana, tetapi juga dalam implementasi proyek dan program bersama.
Penganugerahan gelar kehormatan sering kali dipandang sebagai simbol hubungan baik antar lembaga. Namun dalam konteks ini, momentum di Busan menunjukkan adanya upaya untuk mengaitkan simbol tersebut dengan agenda yang lebih praktis.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan terletak pada bagaimana memanfaatkan kerja sama tersebut untuk mempercepat pengembangan sektor maritim, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan. Sementara bagi Korea Selatan, kemitraan ini membuka peluang keterlibatan dalam pengembangan ekonomi kelautan di kawasan yang memiliki sumber daya luas. *** (fatoni/sap)
