Cirebon, lensademokrasi.com — Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, secara spontan ikut memandu siaran langsung (live streaming) pemasaran produk konveksi milik purna pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Kebonturi, Kabupaten Cirebon, Sabtu (17/5/2025).
Kegiatan unik itu terjadi saat Menteri Karding mengunjungi Mawar Fashion, usaha rumahan milik Didi Kusnadi, eks PMI yang kini sukses mengembangkan bisnis konveksi berbasis digital.
“Buruan beli, ini langka, ada menteri yang bantu promosi. Tapi tetap enggak diskon ya!” ujar Karding sambil tertawa, saat mempromosikan produk secara langsung melalui kanal media sosial Mawar Fashion.
Karding mengaku awalnya hanya ingin mencoba, namun akhirnya menikmati peran barunya sebagai host dadakan. “Tadi saya cuma latihan dan coba-coba, tapi rupanya senang juga,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Karding juga menyampaikan pentingnya adaptasi teknologi digital bagi para purna pekerja migran. Ia menekankan bahwa media sosial kini menjadi tulang punggung penjualan bagi pelaku UMKM.
“Teknologi itu sekarang jadi alat utama untuk jualan. Seperti Mawar Fashion ini, 90 persen penjualannya berasal dari media sosial,” ungkapnya.
Untuk mendukung penguatan kapasitas para eks PMI, Karding menegaskan komitmennya dalam memperluas pelatihan digital marketing. Ia bahkan menunjuk Didi Kusnadi sebagai narasumber pada pelatihan kewirausahaan berikutnya.
“Kita akan minta Mas Didi kalau ada pelatihan usaha, khususnya cara jualan online, ikut bantu berbagi pengalaman,” ucapnya.
Dalam dialog dengan para eks migran, muncul pula aspirasi agar produk konveksi lokal bisa menjadi penyedia seragam resmi bagi calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Menteri Karding langsung menyatakan persetujuannya. “Sepakat, ya,” ujarnya, disambut tepuk tangan peserta.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan, ia juga berjanji membantu proses legalisasi Asosiasi Purna Pekerja Migran Indonesia (APPIK) agar memiliki payung hukum yang lebih kuat. “Nanti akan saya bantu komunikasikan dengan Pak Menteri Hukum,” tutup Karding. *** (fatoni/sap)
