Jakarta, lensademokrasi.com – Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, menyoroti rencana pembangunan empat batalyon TNI baru di wilayah Kodam Iskandar Muda. Ia meminta Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana ini, karena dinilai berpotensi menabrak semangat damai yang telah lama dibangun di Aceh.

Pernyataan itu disampaikan menyusul audiensi antara pelaksana proyek batalyon dan Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Fahrizal, di Makodam Iskandar Muda pada 25 April 2025 lalu.

“Kita menerima banyak aspirasi masyarakat. Suara publik Aceh mayoritas menolak rencana ini karena dianggap sensitif dan berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap proses perdamaian,” tegas Haji Uma di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Ia menekankan, Aceh memiliki status otonomi khusus yang lahir dari kesepakatan damai MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena itu, kebijakan pertahanan seperti pembangunan batalyon baru harus mempertimbangkan substansi kesepakatan tersebut.

“Penambahan personel militer dalam jumlah besar di daerah yang telah lama damai, apalagi tanpa komunikasi yang memadai, bisa menimbulkan persepsi buruk. Ini bukan sekadar soal keamanan, tapi soal kepercayaan rakyat terhadap negara,” ujarnya.

Menurut Haji Uma, keamanan Aceh saat ini sudah sangat stabil dan tidak membutuhkan pendekatan militer tambahan. Sebaliknya, ia mendorong agar TNI memperkuat fungsi pembinaan wilayah dan peran aktif dalam pembangunan daerah.

“Yang lebih dibutuhkan saat ini adalah keterlibatan TNI dalam program-program sosial dan ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat dari bawah, bukan menambah pasukan,” tambahnya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil kebijakan yang bisa menimbulkan kesan Aceh sedang ‘diperlakukan berbeda’ secara represif. “Langkah seperti ini bisa mencederai semangat rekonsiliasi dan menciptakan jarak antara pusat dan daerah,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)