Kaltim, lensademokrasi.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan kembali bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus menjalankan mandat besar pembangunan berkeadilan bagi seluruh wilayah Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja DPD RI bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, yang berlangsung di Kalimantan Timur, Jumat (21/11/2025).
Menurut Tamsil, pemindahan ibu kota bukan sekadar proyek fisik, melainkan koreksi sejarah pembangunan nasional yang selama puluhan tahun terpusat di satu kawasan. “IKN harus menjadi simbol arah baru pembangunan Indonesia yang lebih adil, hijau, dan berorientasi pada pemerataan. Tetapi semua harus tetap realistis terhadap kapasitas fiskal negara,” ujarnya.
Tamsil mengingatkan bahwa IKN berada di jantung ekologi Nusantara dan secara moral memikul tanggung jawab pemerataan. Ia menolak gagasan bahwa IKN menjadi enclave atau pulau pertumbuhan yang terisolasi dari sekitarnya.
“IKN tidak boleh menjadi pulau pertumbuhan yang sempit. Ia harus menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, hingga kawasan timur Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan IKN harus memuliakan lingkungan dan memperkuat konektivitas antardaerah. “Pembangunan IKN harus menghormati kelestarian alam dan memancarkan pemerataan. Inilah ruh Asta Cita,” kata Tamsil di hadapan para kepala daerah se Kalimantan Timur.
Sebagai catatan tambahan, Tamsil menilai keberhasilan IKN hanya dapat dicapai jika ekosistem pembangunan terintegrasi dengan daerah penyangga, terutama dalam penyediaan logistik, hunian, dan akses pelayanan publik. “Pertumbuhan tidak boleh berhenti di pusat pemerintahan,” ujarnya.
Selain sebagai pusat pemerintahan baru, Tamsil menyebut IKN sebagai peluang besar reformasi tata kelola nasional. Desain kota yang terencana, hijau, dan berbasis digital, menurutnya, dapat menjadi model bagi daerah lain.
“Di IKN kita berharap hadir birokrasi yang lebih efisien dan beradab. Ini harus menjadi standar baru bagi kota-kota di Indonesia,” ujar Tamsil.
Ia juga menegaskan kesiapan DPD RI mengawal sinkronisasi pusat dan daerah demi memastikan seluruh tahapan pembangunan IKN berjalan dengan tata kelola yang kuat dan visi yang konsisten.
Dalam pemaparannya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan penekanan kuat pada aspek lingkungan. Penanaman pohon, salah satu strategi pemulihan ekologi, kini telah menjadi budaya kerja.
“Setiap dua minggu dilakukan penanaman pohon. Hingga kini sudah 3,9 juta pohon tertanam di area 5.130 hektare,” ujar Basuki.
Basuki juga menegaskan kejelasan arah politik pembangunan IKN dengan terbitnya Perpres 79/2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. “Dengan Perpres ini, kita makin tenang karena Presiden telah mengambil tanggung jawab konstitusional dan politik terhadap IKN,” jelasnya.
Menutup rapat kerja, Tamsil kembali mengingatkan pentingnya menjaga hutan tropis, sungai, dan biodiversitas Kalimantan. Ia menyebut wilayah tersebut sebagai paru-paru yang menyuplai oksigen bagi Indonesia dan dunia.
“Kita berada di tanah yang menghasilkan oksigen bagi dunia. Karena itu, ekologi harus menjadi pijakan setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya. *** (fatoni/sap)
