Banjarnegara, lensademokrasi.com — Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menegaskan, kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan peran BUMDes maupun usaha mikro lainnya di desa. Sebaliknya, Kopdes diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam ekosistem ekonomi perdesaan.
Pernyataan ini disampaikan Riza saat memberikan pengarahan dalam Musyawarah Desa Khusus di Desa Bedana, Kabupaten Banjarnegara, Rabu (14/5/2025), yang juga dihadiri oleh jajaran kepala daerah dan tokoh masyarakat.
“Kopdes bukan saingan, melainkan penguat. Ia akan berfungsi sebagai holding, penghubung, sekaligus distributor untuk seluruh unit usaha desa,” ujar Riza yang juga dikenal sebagai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya mendorong kebangkitan ekonomi desa secara sistematis dan berkelanjutan. Formatnya sebagai koperasi multi-pihak memungkinkan kolaborasi antara warga, BUMDes, dan pelaku usaha lokal dalam satu jaringan yang efisien.
Riza menjelaskan, model Kopdes akan mengangkat potensi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan menjadi penyangga ketahanan ekonomi desa. Desa-desa dengan BUMDes yang masih dalam tahap tumbuh akan didukung penuh, sementara yang sudah mapan akan dikembangkan lebih luas.
“Kita ingin desa jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tidak lagi tertinggal, melainkan jadi pionir kemajuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Riza juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya. Ia secara khusus meminta para kepala desa agar tidak terburu-buru membeli atau menyewa lahan untuk pembangunan gudang dan gerai Kopdes.
“Gunakan dulu fasilitas yang sudah ada. Tanah desa, aset pemda, bahkan sekolah-sekolah yang sudah tidak digunakan bisa dioptimalkan. Jangan sampai memberatkan anggaran desa,” katanya.
Langkah ini, menurut Riza, bukan sekadar penghematan, tapi bagian dari pendekatan pengelolaan berbasis aset negara yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
Riza juga mengingatkan pentingnya pemetaan usaha desa secara menyeluruh sebelum Kopdes dijalankan. Ia mendorong agar calon pengurus melakukan inventarisasi potensi lokal untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan setiap program saling mendukung, bukan saling melemahkan.
Lebih jauh, ia menekankan, keberhasilan Kopdes akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, kepemimpinan desa yang visioner, serta transparansi dan profesionalisme pengurus. “Koperasi ini milik masyarakat. Kalau dikelola jujur dan profesional, maka manfaatnya akan langsung dirasakan warga. Ini bukan proyek atas, tapi gerakan dari bawah,” pungkasnya.
Acara Musyawarah Desa Khusus ini turut dihadiri oleh Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Ketua DPRD Anas Hidayat, Sekda Kabupaten Banjarnegara Indarto, jajaran Forkopimda, serta puluhan kepala desa dari seluruh wilayah Banjarnegara. Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap penguatan kelembagaan ekonomi desa. *** (fatoni/sap)
