Jakarta, lensademokrasi.com — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merayakan hari jadi ke-21 dengan capaian yang dinilai bersejarah. Berdasarkan hasil Survei Indikator Politik Indonesia 2025, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD RI kini mencapai 75,1 persen, menempatkannya sebagai salah satu lembaga negara dengan citra paling positif.
Yang menarik, dukungan itu datang terutama dari Generasi Z dan kaum milenial, kelompok pemilih muda yang kerap menjadi penentu arah politik Indonesia di masa depan.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menegaskan, kepercayaan publik tersebut adalah modal penting untuk membawa DPD lebih berperan aktif dalam demokrasi.
“DPD RI bukan sekadar lembaga perwakilan daerah, melainkan motor perubahan di era demokrasi baru. Kepercayaan ini adalah amanah, bukan sekadar pencapaian,” ujar Sultan saat memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 HUT DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Sidang paripurna istimewa itu dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan sejumlah perwakilan lembaga yudikatif.
Sultan menyampaikan apresiasi kepada Puan Maharani yang dinilai konsisten membuka ruang dialog dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia juga berterima kasih kepada Ahmad Muzani yang dinilai aktif melibatkan DPD dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke seluruh pelosok daerah.
Di hadapan forum, Sultan memaparkan tujuh agenda strategis DPD RI ke depan. Beberapa di antaranya penguatan legislasi pro-daerah, diplomasi antarparlemen di kawasan ASEAN, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta gagasan besar tentang green democracy.
Sebagai simbol komitmen ekologis, DPD RI juga menggagas gerakan “Senator Menanam Satu Juta Pohon”. Inisiatif itu digambarkan Sultan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memperkuat demokrasi yang berwawasan hijau.
“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, melainkan oleh lilin-lilin kecil di desa. Lilin-lilin itu adalah daerah, dan tugas kita menjaganya tetap menyala menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya penuh semangat.
Rangkaian peringatan HUT DPD RI dilanjutkan dengan Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2025–2026. Agenda utama sidang kali ini adalah penyampaian laporan pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan DPD RI.
Komite I menyoroti pengawasan atas UU Desa, UU Penataan Ruang, dan UU Pokok Agraria.
Komite II, melalui Wakil Ketua La Ode Umar Bonte, merekomendasikan moratorium izin tambang, pelibatan lembaga adat dalam penyelesaian konflik, serta dorongan hilirisasi berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Komite III mendesak pembenahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan percepatan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional.
Komite IV, dipimpin Ahmad Nawardi, melaporkan hasil pengawasan UU APBN 2025 dengan fokus pada Transfer ke Daerah (TKD) dan mengusulkan evaluasi kebijakan pemotongan TKD serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Selain itu, laporan kinerja juga disampaikan oleh Badan Akuntabilitas Publik (BAP), Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU), Badan Kehormatan (BK), Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP), Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). *** (fatoni/sap)
