Jakarta, lensademokrasi.com — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyepakati kerja sama penguatan ekosistem migrasi aman dan profesional melalui pembentukan kelas migran dan pusat pelatihan terpadu.
Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding dengan jajaran pimpinan UPI di kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (7/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mempersiapkan lulusan siap kerja ke luar negeri. Ia mengusulkan pendirian Migrant Center sebagai pusat layanan satu pintu yang bisa dibentuk oleh universitas, sekolah, pemerintah daerah, maupun swasta.
“Yang kita perlukan adalah ruang pelatihan yang mengintegrasikan peningkatan keterampilan (upskilling) dan pelindungan. Migrant Center harus menjadi wadah menyiapkan pekerja migran yang kompeten, mandiri, dan terlindungi,” ujar Karding.
Lebih lanjut, Menteri Karding mendorong kampus seperti UPI untuk mengembangkan kurikulum kelas migran secara sistematis. Ia mengusulkan agar mahasiswa diarahkan sejak semester awal pada bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional, termasuk pelatihan bahasa dan pemahaman budaya negara tujuan.
“Kalau pelatihan disiapkan sejak awal kuliah, termasuk bahasanya, negaranya, keterampilannya—maka begitu lulus, mereka sudah siap masuk pasar kerja global,” jelasnya.
Langkah ini, menurut dia, merupakan strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional.
Menanggapi usulan tersebut, Rektor UPI Didi Sukyadi menyatakan kesiapannya untuk berperan aktif dalam mendukung tata kelola migrasi pekerja Indonesia, khususnya melalui pendirian Migrant Center di kampus.
“Konsep Migrant Center sangat relevan bagi kami. UPI sudah punya infrastruktur pelatihan bahasa, ruang kelas, dan koneksi. Kami hanya butuh arahan administratif agar tetap sesuai aturan,” ungkap Rektor Didi.
Ia menyampaikan rencana konkret berupa pemetaan minat mahasiswa baru terhadap pekerjaan di luar negeri. Mahasiswa yang berminat akan mengikuti program pelatihan khusus yang mencakup pembelajaran akademik dan bahasa asing secara simultan.
“Target kami, 50 persen dari satu angkatan sudah siap kerja ke luar negeri saat lulus. Ini bukan hanya soal peluang ekonomi, tapi juga upaya mencetak SDM unggul berstandar global,” ujarnya.
Kolaborasi antara KemenP2MI dan UPI ini sejalan dengan transformasi kebijakan ketenagakerjaan pemerintah, yaitu dari sekadar pengiriman tenaga kerja menjadi penciptaan SDM migran berkualitas. Pendidikan tinggi dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam membentuk kesiapan, kemandirian, dan pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia.
Menteri Karding menegaskan bahwa kerja sama serupa juga akan didorong di berbagai perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia guna memperkuat ekosistem migrasi aman dan produktif.
“Kami ingin lulusan kita menjadi pekerja global yang profesional, dihormati, dan terlindungi. Itulah wajah Indonesia di luar negeri,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
