Jakarta, lensademokrasi.com — Kerusuhan yang pecah dalam aksi unjuk rasa Solidaritas Rakyat Papua Pro-Demokrasi Se-Sorong Raya di Kota Sorong, Rabu (27/8/2025), terus menuai sorotan. Forum MPR for Papua, yang beranggotakan legislator asal Papua, menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut dan mendesak aparat meninjau ulang pola pengamanan aksi massa.
Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang tidak boleh berujung pada pertumpahan darah. Ia menilai bentrokan antara masyarakat dan aparat justru memperlebar jurang ketidakpercayaan di Papua.
“Unjuk rasa dijamin konstitusi. Aparat seharusnya menjamin rasa aman agar aspirasi bisa tersampaikan, bukan memosisikan rakyat sebagai lawan,” kata Yorrys di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Sebagai Wakil Ketua DPD RI, Yorrys juga menyoroti inkonsistensi aparat dalam mengimplementasikan instruksi Kapolri yang menekankan pendekatan persuasif, humanis, dan profesional. Menurutnya, jatuhnya korban jiwa menandakan ada kesalahan serius di lapangan.
“Kalau di Jakarta demonstrasi bisa dikendalikan tanpa korban jiwa, mengapa di Sorong justru sebaliknya? Ini pertanyaan besar yang perlu dijawab aparat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal MPR for Papua Filep Wamafma menilai kericuhan Sorong berakar dari keputusan sepihak pemindahan empat tahanan politik (tapol) ke Makassar. Kebijakan itu, menurutnya, tidak memiliki alasan kuat dan terkesan menutup ruang dialog.
“Pemindahan tahanan politik ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Tindakan sepihak semacam itu hanya memperkeruh suasana dan menimbulkan kekecewaan kolektif,” ucap Filep, yang juga Ketua Komite III DPD RI.
Filep menekankan, penyelesaian persoalan Papua harus ditempuh lewat musyawarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa Papua hanya bisa damai bila aspirasi masyarakat dihargai, bukan ditekan dengan kebijakan tergesa-gesa.
Kerusuhan di Sorong berawal dari aksi protes menolak pemindahan empat tapol yang diduga terlibat makar. Demonstrasi berujung ricuh, massa merusak sejumlah fasilitas publik termasuk kantor pemerintahan dan rumah dinas Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam bentrokan itu, sejumlah warga sipil maupun aparat dilaporkan tewas dan luka-luka. Insiden ini memperpanjang daftar kericuhan di Papua yang dipicu kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak peka terhadap aspirasi lokal.
MPR for Papua mendesak agar tragedi Sorong dijadikan momentum untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Mereka menilai, tanpa mengubah pola pikir aparat dan membuka ruang dialog, Papua akan terus diliputi konflik.
“Tanah Papua seharusnya menjadi tanah damai, bukan medan pertarungan. Aparat harus berhenti memandang rakyat sebagai ancaman,” tegas Yorrys menutup keterangannya. *** (fatoni/sap)
