Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menilai arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan desa sebagai pusat pembangunan nasional merupakan langkah strategis dan tepat sasaran.
Menurutnya, semangat membangun dari desa sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo menjadi pondasi penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Desa sekarang bukan lagi objek pembangunan, tetapi sudah menjadi subjek utama. Artinya, desa ikut menentukan arah kebijakan dan menjadi penggerak ekonomi rakyat,” kata Yandri dalam Talk Show “1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Yandri menjelaskan, semangat membangun dari desa diterjemahkan Kemendes PDT melalui tagline “Bangun Desa, Bangun Indonesia”. Gagasan ini, kata dia, menegaskan bahwa memperkuat desa berarti memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Kalau desa maju, otomatis Indonesia ikut maju. Karena hampir dua pertiga penduduk kita tinggal di desa. Di sana lah pusat tenaga kerja, sumber pangan, dan modal sosial bangsa,” ujar mantan Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Untuk mendukung visi tersebut, Kemendes PDT telah meluncurkan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, yang mencakup penguatan Koperasi Merah Putih, pembentukan BUMDes, pengembangan desa ekspor, hilirisasi produk pertanian, serta pemberdayaan pemuda pelopor desa.
Ia juga menekankan bahwa dua program utama Presiden Prabowo—yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih—berbasis langsung di wilayah pedesaan.
Yandri mengingatkan para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan program tersebut.
“Jangan sampai program MBG dilaksanakan di desa, tapi bahan pangannya justru didatangkan dari luar. Desa harus jadi pemain utama, bukan sekadar lokasi kegiatan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemendes PDT mendorong pembentukan desa-desa tematik yang difokuskan menjadi pemasok utama bahan pangan bagi program MBG. Strategi ini, lanjutnya, bukan hanya memperkuat rantai pasok lokal, tetapi juga menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.
Yandri menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa tidak berhenti pada program, melainkan membutuhkan pendampingan berkelanjutan dan kolaborasi lintas kementerian.
“Kami menciptakan banyak peluang bagi desa, tapi harus dikawal dengan pemberdayaan dan pendampingan yang nyata. Karena itu, Kemendes berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain agar hasilnya konkret,” katanya.
Selain itu, Kemendes PDT juga menggelar berbagai kegiatan partisipatif seperti Festival Bangun Desa, yang menjadi ajang inovasi, promosi produk lokal, dan pertukaran gagasan antar-desa di seluruh Indonesia.
“Festival ini bukan sekadar seremoni, tapi bukti nyata bahwa desa bisa menjadi pusat kreativitas dan produktivitas nasional,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
