Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah menghadirkan akses listrik merata hingga ke desa-desa terpencil. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Evaluasi APBN 2025 bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Dalam pemaparannya, Yandri mengungkapkan serapan anggaran Kemendes hingga 10 November 2025 baru mencapai 63,05 persen. Ia menjelaskan masih terdapat Rp288 miliar anggaran yang terblokir, sehingga sejumlah program belum dapat berjalan secara penuh.
Yandri menyampaikan bahwa masih banyak desa yang belum teraliri listrik, terutama di kawasan tertinggal dan daerah terpencil. Kondisi itu, menurutnya, telah menjadi isu strategis dan telah dibahas khusus dalam Sidang Kabinet.
“Ini perhatian serius pemerintah dan sudah masuk pembahasan dalam Sidang Kabinet. Kami ingin percepatan layanan dasar hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Ia optimistis target akses listrik untuk seluruh desa dapat tercapai dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Selain listrik, Kemendes juga menggencarkan penyediaan akses internet bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pembangunan infrastruktur digital itu akan dimulai dari desa-desa berorientasi ekspor untuk memperkuat daya saing ekonomi desa.
“Kalau anggota Komisi V punya desa binaan, bisa dikolaborasikan,” kata Yandri yang juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI.
Yandri menambahkan, konektivitas digital merupakan bagian dari upaya besar pemerintah mempercepat transformasi ekonomi desa agar setara dengan wilayah perkotaan.
Mendukung percepatan pembangunan, Yandri menegaskan pembangunan desa tidak boleh dilaksanakan secara sektoral. Sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah diperlukan guna memastikan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan internet terpenuhi secara berkelanjutan.
Ia juga menyerukan peningkatan pengawasan dan kolaborasi di lapangan agar program pemberdayaan desa dapat tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Kemendes juga memaparkan program “Satu Desa Satu PAUD” yang akan dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen). Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini di setiap desa.
“Pendidikan PAUD di tingkat desa masih rendah. Karena itu kami canangkan satu desa satu PAUD,” jelasnya.
Namun Yandri tak menutup mata terhadap tantangan yang muncul, terutama terkait penyediaan lahan. Setiap PAUD membutuhkan area sekitar 1.000 meter persegi, sementara tidak semua desa memiliki ketersediaan lahan yang memadai.
Dalam rapat tersebut, Yandri didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, serta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kemendes PDT. *** (fatoni/sap)
