Koordinasi 22 negara dipimpin NATO membahas pengamanan Selat Hormuz untuk menjaga jalur energi global di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.
Jakarta, lensademokrasi.com — Situasi di Selat Hormuz yang belum stabil mendorong sejumlah negara meningkatkan koordinasi guna menjaga kelancaran jalur pelayaran internasional. Kawasan ini memiliki peran penting dalam distribusi energi global, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada pasokan dan harga bahan bakar.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte pada Minggu (22/3/2026) mengungkapkan bahwa sedikitnya 22 negara telah terlibat dalam pembahasan terkait langkah pengamanan di kawasan tersebut sejak Kamis (19/3/2026).
Ia menjelaskan, mayoritas negara yang terlibat merupakan anggota NATO, dengan tambahan partisipasi dari sejumlah negara mitra di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah, termasuk Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Menurut Rutte, fokus utama pembahasan adalah memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat kembali berfungsi secara aman, meskipun rincian langkah operasional belum diumumkan. Ia menambahkan bahwa komunikasi terus dilakukan bersama Amerika Serikat untuk menyelaraskan respons yang akan diambil.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyoroti peran aliansi NATO dalam merespons situasi tersebut, termasuk terkait upaya membuka kembali akses pelayaran yang terganggu.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, yang kemudian diikuti aksi balasan dari Iran ke sejumlah target di wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.
Perkembangan tersebut berujung pada terhentinya aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur vital bagi pengiriman minyak dan gas dari kawasan Teluk ke berbagai negara.
Gangguan ini berdampak pada pasar energi global, dengan sejumlah negara mulai merasakan kenaikan harga bahan bakar akibat tersendatnya distribusi.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan jalur tersebut akan kembali sepenuhnya beroperasi. Namun, intensitas koordinasi antarnegara menunjukkan adanya upaya kolektif untuk mengurangi dampak gangguan terhadap stabilitas pasokan energi dunia. *** Sumber : Sputnik (fatoni/sap)
