Kementerian P2MI dan Prefektur Miyazaki Jepang mempercepat penyusunan kerja sama penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor manufaktur, kesehatan, pertanian, dan perhotelan.
Jakarta, lensademokrasi.com — Krisis kekurangan tenaga kerja akibat penurunan populasi di Jepang terus membuka peluang baru bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang kondisi tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas penempatan tenaga kerja formal yang memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri global.
Upaya itu menjadi salah satu fokus dalam pertemuan antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Mukhtarudin, dengan delegasi Pemerintah Prefektur Miyazaki di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas percepatan penyusunan nota kesepahaman atau MoU terkait penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Miyazaki. Delegasi Jepang dipimpin langsung oleh Gubernur Miyazaki, Kohno Shunji, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan pelaku industri setempat.
Mukhtarudin mengatakan, pemerintah saat ini tengah memperkuat sistem pelindungan pekerja migran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan sektor formal di luar negeri.
Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan program peningkatan kompetensi pekerja melalui kolaborasi dengan sejumlah kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi.
“Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Potensi ini harus diarahkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja formal di pasar internasional,” ujar Mukhtarudin.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penyiapan sekitar 500 ribu tenaga kerja terampil dalam program peningkatan keterampilan yang dijalankan hingga 2029.
Dalam pertemuan itu, Prefektur Miyazaki menyampaikan kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor strategis, mulai dari manufaktur, pertanian, layanan kesehatan, hingga industri perhotelan.
Berdasarkan data Sisko-P2MI, penempatan pekerja migran Indonesia ke Jepang sejak Januari 2025 hingga awal Mei 2026 mencapai lebih dari 30 ribu orang. Sebagian di antaranya bekerja di wilayah Miyazaki.
Rencana kerja sama kedua pihak mencakup penguatan pendidikan bahasa Jepang, penyediaan pusat konsultasi, sistem pertukaran informasi, serta evaluasi berkala terkait pelaksanaan penempatan tenaga kerja.
Gubernur Kohno Shunji mengatakan, wilayahnya saat ini menghadapi tekanan demografi akibat menurunnya jumlah penduduk usia produktif. Kondisi tersebut berdampak pada kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pelayanan dan industri lokal.
Ia menyebut sekitar 3 ribu warga negara Indonesia saat ini tinggal di Miyazaki dan dinilai telah berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan.
“Kami berharap hubungan ini terus berkembang dan semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang datang ke Miyazaki,” kata Kohno.
Kerja sama yang tengah disiapkan itu juga dinilai menjadi bagian dari tren peningkatan kolaborasi ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jepang, terutama untuk memenuhi kebutuhan pekerja terampil di daerah-daerah Jepang yang mengalami kekurangan tenaga kerja akibat perubahan struktur penduduk. *** (fatoni/sap)
