Jakarta, lensademokrasi.com — Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional saat menerima kunjungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kalimantan Barat di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Dalam pertemuan yang sarat semangat pemberdayaan ini, GKR Hemas menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi aktif IPEMI Kalbar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Menurutnya, perempuan pengusaha bukan lagi sekadar pelengkap dalam struktur ekonomi, tetapi telah menjadi pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja, inovasi sosial, hingga ketahanan ekonomi keluarga.
“Perempuan memiliki kekuatan strategis untuk menjadi inovator dan penggerak perubahan. Mereka bukan hanya menopang, tapi mampu memimpin transformasi ekonomi di lingkungannya,” ujar GKR Hemas.
Tak hanya bicara soal peran lokal, GKR Hemas juga mengangkat pentingnya kesiapan pelaku usaha menghadapi dinamika global. Ia menyoroti risiko kebijakan internasional seperti tarif impor resiprokal Amerika Serikat, yang berdampak luas pada rantai pasok dan menuntut pelaku usaha di negara berkembang untuk lebih adaptif.
“Dunia usaha tidak bisa lagi eksklusif pada pasar lokal. Diperlukan visi global dan ketahanan usaha untuk bersaing dalam ekonomi dunia yang sangat dinamis,” tegasnya.
IPEMI Kalbar dalam kesempatan itu menyampaikan sejumlah tantangan yang mereka hadapi, antara lain minimnya akses terhadap pembiayaan, kurangnya pelatihan praktis, serta absennya regulasi yang berpihak pada usaha perempuan di sektor mikro dan kecil.
Menanggapi hal itu, GKR Hemas menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mendorong kebijakan afirmatif yang membuka ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk tumbuh sebagai pelaku ekonomi unggul, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.
“Kami percaya perempuan adalah lokomotif kemajuan. Jika diberi ruang, mereka bukan hanya akan membangun keluarga, tapi juga bangsa,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi perempuan pengusaha, demi mendorong ekonomi inklusif yang lebih merata dan berkelanjutan. *** (fatoni/sap)
