Jakarta, lensademokrasi.com — Komite III DPD RI mengingatkan bahwa budaya bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi fondasi hidup bangsa yang tak bisa diabaikan. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon di Gedung DPD RI, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025), para senator mendesak agar pelestarian budaya dilakukan secara serius, sistematis, dan menyentuh kebutuhan daerah.
Rapat membahas inventarisasi warisan budaya tak benda dan evaluasi program prioritas Kementerian Kebudayaan tahun 2025. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, menegaskan, kekayaan budaya Nusantara harus dijaga bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dihidupkan kembali sebagai penguat identitas nasional sekaligus motor ekonomi kreatif.
“Kita tidak bisa hanya mengoleksi data jumlah warisan budaya. Kalau pelestariannya lemah, angka-angka itu tak berarti. Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar apresiasi simbolik,” kata Dailami tegas.
Menurut data Komite III DPD RI, hingga akhir 2024, sebanyak 2.213 warisan budaya tak benda telah ditetapkan. Angka ini naik dari 1.941 pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, regenerasi pelaku budaya menurun, dokumentasi budaya masih minim, dan kesenjangan anggaran di daerah semakin nyata.
Dailami menyoroti banyaknya situs dan praktik budaya yang terbengkalai karena tak tersentuh program pemerintah, apalagi yang berbasis daerah. Ini menjadi ironi mengingat Indonesia saat ini memiliki 15 warisan budaya tak benda dan 9 situs warisan dunia yang diakui UNESCO — terbanyak di Asia Tenggara.
“Prestasi internasional ini ironis jika di dalam negeri warisan itu justru nyaris ditinggalkan generasi muda,” ujar Dailami.
Senada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan, kementeriannya tengah menyelaraskan kebijakan dengan visi Presiden Prabowo, yang menempatkan budaya sebagai fondasi pembangunan nasional dan perekat kebinekaan.
“Budaya bukan beban APBN, tapi sumber kekuatan ekonomi nasional. Kita ingin budaya menjadi sektor produktif yang mensejahterakan,” ujar Fadli.
Fadli mengungkapkan, program prioritas ke depan akan lebih fokus pada pemanfaatan budaya sebagai kekuatan ekonomi, peningkatan peran komunitas budaya lokal, serta pelibatan generasi muda melalui digitalisasi dan inkubasi budaya.
Dalam rapat tersebut, Komite III DPD RI mendesak agar pendekatan pelestarian tidak elitis, tetapi partisipatif dan sesuai dengan karakteristik tiap daerah. Menurut Dailami, pelestarian budaya harus inklusif, adil antarwilayah, dan dirancang untuk menjawab tantangan zaman — bukan sekadar mempertahankan romantisme sejarah.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara DPD RI dan Kementerian Kebudayaan dalam membangun arsitektur kebudayaan nasional yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.
“Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, budaya lokal harus jadi jangkar identitas bangsa. Kalau tidak, kita akan kehilangan diri kita sendiri,” tutup Dailami dengan nada serius. *** (fatoni/sap)
