Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menerima penghargaan sebagai Bapak BPD Indonesia dari Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) dalam perayaan Dies Natalis BPD yang digelar di Plaza Aspirasi, Serang, Rabu (7/5/2025).
Penganugerahan ini menjadi simbol dukungan penuh dari PABPDSI terhadap komitmen Yandri dalam mendorong kemitraan erat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah pusat demi mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, merata, dan berkelanjutan.
“Sebagai Menteri Desa, saya siap berdiri bersama BPD seluruh Indonesia. Mari satukan langkah menuju Indonesia Emas 2045. Bangun desa, bangun Indonesia,” ujar Yandri penuh semangat.
Pada kesempatan tersebut, Yandri juga memberikan apresiasi khusus atas deklarasi Gerakan Nasional Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digagas oleh PABPDSI. Menurutnya, koperasi desa menjadi model ideal dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa yang berbasis gotong royong dan dikelola secara profesional.
Sebagai penguatan dari gerakan tersebut, PABPDSI juga membentuk Satgas Pengawasan Kopdes Merah Putih. Satuan tugas ini dirancang untuk memastikan koperasi desa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mendes Yandri menilai langkah ini sebagai cermin dari semangat kontrol sosial berbasis komunitas yang memperkuat nilai demokrasi di tingkat lokal.
“Inisiatif ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa. Kita ingin pembangunan tumbuh dari akar rumput, bukan semata top-down dari pusat,” tambahnya.
Dalam forum yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PABPDSI, Ferry Rahadiansyah, juga diusulkan penetapan tanggal 7 Mei sebagai Hari BPD Indonesia. Yandri menyambut positif usulan tersebut dan akan mengupayakan penerbitan keputusan resmi agar peringatan ini menjadi agenda nasional tahunan yang menguatkan posisi BPD sebagai mitra strategis pemerintah.
Menanggapi aspirasi dari para anggota BPD, Yandri turut mendukung peningkatan kesejahteraan BPD, termasuk usulan batas minimum penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan kepala desa. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian terkait seperti Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, hingga Kemenkumham.
“Saya memahami betul, BPD, kepala desa, dan seluruh perangkat desa adalah ujung tombak pembangunan. Kita harus memastikan mereka memiliki kesejahteraan yang layak agar dapat bekerja optimal,” tegas mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Yandri juga menekankan bahwa sesuai hasil Sidang Kabinet Paripurna, BPD adalah satu-satunya pihak yang sah menyelenggarakan Musdesus pembentukan Kopdes Merah Putih. Namun, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara BPD dan kepala desa agar tidak terjadi gesekan kekuasaan di tingkat lokal.
“Kunci keberhasilan pembangunan desa adalah kolaborasi. Jangan ada ego sektoral. Kita harus bersatu untuk membangun desa yang bahagia dan mandiri,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati, Ketua Umum Desa Bersatu Asri Anas, Direktur Fasilitasi Lembaga Pemdes dan BPD Kemendagri Zanaria, serta mendampingi Mendes Yandri yaitu Kepala BPI Mulyadin Malik dan Dirjen PEID Tabrani. *** (fatoni/sap)
