Jakarta, lensademokrasi.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyingkirkan pejabat yang tidak setia kepada negara dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Penegasan itu disampaikan saat memberi amanat dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa (2/6/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti persoalan korupsi yang masih merajalela dan menjadi penghambat utama kemajuan bangsa. Ia menyebut kekayaan Indonesia yang begitu besar kerap dikuras oleh para koruptor yang tidak bertanggung jawab.
“Kekayaan kita sangat besar. Tapi terlalu banyak maling yang mencuri uang rakyat,” tegasnya.
Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi bukan sekadar program, tetapi menjadi perjuangan moral dan tanggung jawab sejarah. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk mengambil peran aktif dalam menjaga integritas negara.
“Kita berjuang melawan korupsi supaya Anda, anak-anak muda, bisa mengambil alih negara dalam keadaan baik dan kuat. Tidak boleh ada lagi kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu.
Prabowo juga mengajak masyarakat untuk tidak takut bersuara dan segera melaporkan apabila menemukan tindakan penyelewengan kekuasaan oleh pejabat publik. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kalau ada bukti, segera siarkan. Jangan diam, jangan biarkan pejabat bertindak semaunya,” ucapnya.
Prabowo menegaskan, semua pejabat negara harus kembali pada nilai-nilai dasar Pancasila, menjunjung tinggi keadilan, dan bekerja demi kepentingan rakyat. Ia tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menyimpang dari amanah jabatan.
“Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan. Tanpa ragu, tanpa pandang bulu. Tak peduli dari partai mana, keluarga siapa, atau suku mana,” tegasnya lagi.
Ia juga memberi peringatan keras kepada para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
“Semua kebocoran harus dihentikan. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” katanya. *** (fatoni/sap)
