Nunukan, lensademokrasi.com — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengingatkan para pekerja migran agar tidak lagi pulang kampung dengan tangan hampa. Ia menegaskan pentingnya kecakapan dalam literasi keuangan dan digital sebagai kunci kesejahteraan jangka panjang bagi pekerja migran dan keluarganya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan dan digitalisasi yang digelar di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (3/6/2025). Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian P2MI, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Banyak pekerja migran kita yang sudah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, tapi pulang tanpa bekal yang cukup. Ini harus jadi perhatian serius. Literasi keuangan adalah keterampilan hidup yang tak kalah penting dari skill kerja,” kata Christina di hadapan ratusan calon pekerja migran dan purna migran.
Nunukan dikenal sebagai salah satu titik strategis lalu lintas migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia. Karena itu, menurut Christina, wilayah perbatasan harus menjadi prioritas dalam penyebarluasan edukasi literasi keuangan dan digital agar pekerja migran lebih siap secara mental dan manajerial.
Christina menegaskan, remitansi yang dikirim dari luar negeri sering kali tidak terkelola dengan baik, bahkan habis begitu saja karena rendahnya pemahaman pengelolaan keuangan di kalangan keluarga migran.
“Uang dari hasil keringat di luar negeri seharusnya bisa jadi tabungan, modal usaha, bahkan investasi pendidikan anak. Tapi faktanya, tak sedikit yang habis untuk konsumsi tanpa arah,” ujarnya.
Wamen Christina juga menyoroti praktik pengiriman uang secara ilegal yang masih marak dilakukan. Ia mengingatkan pentingnya menggunakan jalur remitansi resmi agar dana yang dikirim aman, tercatat, dan terhindar dari risiko penipuan atau kejahatan digital.
“Transaksi keuangan digital memang memberi kemudahan, tapi juga mengandung risiko. Maka, pemahaman tentang transaksi yang aman harus dimiliki oleh para pekerja dan keluarga mereka,” jelasnya.
Lebih jauh, Christina mendorong agar para pekerja migran tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku ekonomi digital. Ia menilai, kemajuan era digital harus dimanfaatkan untuk membuka usaha, berbagi pengalaman kerja di luar negeri, atau mempromosikan potensi daerah asal.
“Kita ingin pekerja migran Indonesia tampil sebagai sosok yang mandiri, kreatif, dan mampu berinovasi. Bukan hanya menjadi tenaga kerja, tapi juga pelaku usaha dan agen perubahan di lingkungannya,” imbuhnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperkuat kerja sama lintas lembaga guna memberikan pendampingan menyeluruh bagi pekerja migran. Pendampingan ini mencakup pelatihan prakeberangkatan, penguatan perlindungan di negara tujuan, hingga reintegrasi setelah kembali ke tanah air.
“Perlindungan pekerja migran tidak boleh hanya berhenti di soal keselamatan kerja, tapi juga memastikan mereka punya masa depan ketika kembali. Pulang dengan ilmu, keterampilan, dan bekal finansial yang cukup,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
