Jakarta, lensademokrasi.com — Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti lambannya distribusi Kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi di Arab Saudi.
“Sejak tiba di Tanah Suci, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan teknis. Bahkan hingga saat ini, masih banyak yang belum menerima Kartu Nusuk, padahal waktu menuju puncak haji semakin sempit,” ujar Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Kartu Nusuk merupakan kartu identitas penting yang menjadi syarat pergerakan jemaah selama fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Tanpa kartu ini, jemaah berisiko terhambat dalam pelaksanaan ibadah haji yang bersifat wajib.
Pernyataan itu disampaikan Cucun usai melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jemaah haji Indonesia di Sektor 7, Makkah, Selasa (3/6). Dalam kesempatan tersebut, ia berdialog dengan jemaah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan mereka.
Selain masalah Kartu Nusuk, Cucun juga menyoroti lemahnya koordinasi antarpenanggung jawab pelayanan haji di lapangan. Ia menilai masih terdapat celah komunikasi dan perbedaan informasi antara pengambil kebijakan di pusat dan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (daker), kepala sektor, dan ketua kloter.
“Ada ketidak-sinkronan antara keputusan pusat dengan pelaksanaan di bawah. Bahkan informasi penting seperti distribusi logistik dan pola pergerakan jemaah belum sepenuhnya tersampaikan kepada kepala sektor dan kloter,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Cucun juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja penyedia layanan pemondokan (syarikah) yang bertanggung jawab atas fasilitas jemaah di Makkah. Ia meminta agar seluruh laporan dan keluhan jemaah ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas.
“Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya berhenti di catatan. Bila kepala sektor tidak mampu menyelesaikan, harus diteruskan ke kepala daker. Jika daker juga tidak bisa, masalah harus dibawa langsung ke Direktur Haji Luar Negeri,” ujarnya tegas.
Ia bahkan mempertanyakan fungsi petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) jika tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi jemaah.”Kalau semua tidak bisa menyelesaikan persoalan, untuk apa mereka berada di PPIH?” ujar Cucun.
Dalam kunjungannya, Cucun menyampaikan bahwa seluruh anggota Timwas DPR RI hadir di Arab Saudi tidak sekadar menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan untuk seluruh jemaah haji Indonesia.
Ia menggarisbawahi bahwa ibadah haji tahun ini berlangsung di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, kesiapan PPIH dalam beradaptasi dengan perubahan sistem menjadi krusial.
“Semangat utama dari pengawasan ini adalah memastikan seluruh layanan berjalan aman, nyaman, dan mendukung kekhusyukan ibadah,” tegasnya. *** (irvan/sap)
