Jakarta, lensademokrasi.com — Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (MenP2MI), Abdul Kadir Karding, menawarkan pembangunan Migrant Center di Provinsi Bengkulu sebagai strategi akselerasi penempatan pekerja migran berketerampilan tinggi.
Tawaran itu langsung disambut positif oleh Gubernur Bengkulu, Helmy Hasan, yang menyatakan dukungan penuh dan komitmen untuk menjadi provinsi percontohan nasional dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara prosedural dan berdaya saing global.
Pertemuan yang berlangsung di kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (18/7/2025), membahas serius peluang besar yang belum tergarap optimal di Bengkulu. Menteri Karding menyoroti rendahnya angka penempatan pekerja migran dari Bengkulu, meski provinsi tersebut memiliki potensi besar berupa jumlah angkatan kerja muda yang melimpah.
“Kami ingin Bengkulu tak sekadar mengirim tenaga kerja, tetapi melahirkan duta bangsa yang terampil, produktif, dan berkontribusi terhadap ekonomi desa dan devisa negara,” ujar Karding.
Untuk mewujudkan hal itu, KemenP2MI mendorong kolaborasi melalui pembangunan Migrant Center dan program Desa Migran Emas, yang tidak hanya mempersiapkan calon PMI secara administratif, tetapi juga memperkuat kompetensi melalui pelatihan keterampilan dan bahasa.
Program ini akan bersinergi dengan SMK dan politeknik lokal yang diarahkan menyusun kurikulum vokasional berbasis pasar kerja global, khususnya untuk negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Eropa.
“Kalau sistem ini berjalan, anak-anak Bengkulu bisa bersaing di pasar kerja internasional dengan gaji Rp 15 – 20 juta per bulan. Itu jauh lebih besar dari UMK lokal yang masih berkisar Rp 2 juta,” tegas Karding.
Gubernur Helmy Hasan menanggapi gagasan tersebut dengan antusias. Ia berjanji mendukung penuh implementasi program itu, termasuk menyediakan gedung milik Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai pusat layanan Migrant Center dan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai landasan hukum pelindungan dan fasilitasi calon PMI.
“Selama ini proses kerja ke luar negeri mahal dan rumit. Dengan Migrant Center, semua bisa lebih mudah, murah, dan legal,” ujar Helmy. Ia menargetkan peningkatan signifikan jumlah PMI dari Bengkulu, dari sekitar 300 menjadi 1.000 orang per tahun.
Gubernur juga menyatakan kesiapan menjadikan Bengkulu sebagai daerah percontohan nasional dalam pengiriman PMI prosedural. “Bengkulu akan all out mendukung kebijakan Pak Menteri. Ini bukan soal angka, tapi soal harapan dan kesejahteraan generasi muda kita,” pungkasnya. *** (fatoni/sap)
