Jakarta, lensademokrasi.com — Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional menyusul sejumlah persoalan terkait pasokan dan distribusi beras di berbagai daerah. Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum BULOG di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (4/11/2025), yang juga dihadiri pimpinan dan anggota komite dari berbagai provinsi.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu menyoroti ketimpangan logistik yang berimbas pada tingginya harga beras di beberapa wilayah.
“Penyaluran beras ke pasar berjalan lambat dan tidak merata. Akibatnya stok menumpuk di gudang sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan fasilitas penyimpanan pangan di daerah. “Kebijakan intervensi pasar harus dievaluasi karena berisiko menciptakan trade-off antara stabilisasi harga dan efisiensi operasional,” tambahnya.
Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Graal Taliawo, menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur BULOG di kawasan timur Indonesia membuat daerah kepulauan rentan terhadap krisis pasokan pangan.
“Setiap musim ombak tinggi, suplai beras sering terputus. Karena itu, kami mendesak pembangunan gudang BULOG di setiap kabupaten agar stok tetap aman,” tegasnya.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Elisa Ermasari dari Bengkulu yang menyoroti kualitas beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Banyak masyarakat melaporkan beras SPHP berwarna kekuningan dan tidak layak konsumsi. Akibatnya, mereka beralih ke beras non-SPHP meski lebih mahal,” katanya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Laode Umar Bonte menyoroti maraknya beras oplosan yang menggunakan karung BULOG, yang mencoreng citra lembaga tersebut.
“Apakah karung BULOG diperjualbelikan atau ada mafia beras di balik ini? Perlu langkah hukum tegas,” ucap senator asal Sulawesi Tenggara itu.
Menjawab hal itu, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan dan memperluas infrastruktur penyimpanan pangan di daerah.
“Presiden telah memberi arahan agar BULOG segera membangun gudang baru di wilayah timur, termasuk Maluku dan Maluku Utara. Ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan di kawasan kepulauan,” katanya.
Rizal juga membantah tudingan terkait beras SPHP kadaluarsa. “Kualitas beras sebenarnya baik, hanya kemasannya menggunakan karung lama. BULOG telah membentuk Satgas Pengawasan Pangan untuk melakukan sidak rutin dan menindak oknum yang mencetak karung palsu,” ujarnya.
Menurutnya, kasus karung palsu sudah dilaporkan ke Bareskrim, sementara satgas di lapangan bertugas memastikan harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) serta mencegah penimbunan.
Usai berdiskusi dengan BULOG, Komite II DPD RI melanjutkan rapat dengan PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Pertemuan tersebut membahas arah strategis pembangunan lumbung pangan nasional (food estate) dan program modernisasi pertanian.
Wakil Ketua Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid meminta penjelasan terkait progres pembangunan fasilitas fisik dan koperasi desa.
“Kami ingin tahu strategi dan capaian nyata pembangunan pergudangan serta pengelolaan food estate di lahan seluas 425 hektare,” katanya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Agrinas Joao Mota menyampaikan bahwa perusahaan tengah fokus membangun ekosistem pertanian modern berbasis teknologi.
“Kami mendorong peningkatan kapasitas petani milenial dan efisiensi rantai pasok pertanian. Tujuan kami bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga kemandirian petani,” jelasnya.
Senator asal Bangka Belitung, Dharmansyah Husein mengapresiasi langkah tersebut namun menekankan pentingnya tata kelola yang bersih.
“Kami mendukung penuh visi Agrinas, namun kami juga menegaskan agar setiap program dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi tinggi,” ujarnya menutup rapat. *** (fatoni/sap)
