Anggota DPD RI, Filep Wamafma mengingatkan pentingnya fokus pada dampak deforestasi, penguasaan lahan, pengungsian warga, dan keberlanjutan lingkungan di Papua dibanding polemik yang bersifat personal.
Jakarta, lensademokrasi.com — Perdebatan yang berkembang di ruang publik mengenai perubahan sikap sejumlah tokoh Papua dinilai tidak boleh mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih mendasar dan berdampak jangka panjang bagi wilayah tersebut.
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma, menegaskan bahwa isu yang perlu mendapat perhatian utama saat ini adalah dampak sosial dan lingkungan yang muncul akibat ekspansi berbagai proyek berskala besar di Papua, termasuk persoalan deforestasi, penguasaan lahan, dan kondisi masyarakat yang terdampak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (31/5/2026), Filep mengatakan, diskusi publik seharusnya diarahkan pada tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Papua, bukan terfokus pada dinamika dukungan atau perubahan sikap individu terhadap suatu perusahaan atau proyek tertentu.
Menurutnya, Papua tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan akibat pembukaan kawasan dalam skala besar yang berpotensi mengubah struktur sosial dan ekologis di sejumlah wilayah. Karena itu, perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat perlu terus diperkuat.
Filep menilai, tanah dan sumber daya alam merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat adat Papua. Ketika akses terhadap kedua faktor tersebut berkurang, maka kemampuan masyarakat untuk mempertahankan aktivitas ekonomi tradisional dan sumber penghidupan mereka juga dapat terdampak.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap manfaat ekonomi yang dihasilkan dari investasi berskala besar. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
Selain isu lingkungan, Filep mengingatkan adanya persoalan kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius. Ia menyebut masih banyak warga yang hidup dalam kondisi pengungsian akibat berbagai konflik dan dinamika yang terjadi di sejumlah daerah di Papua.
Di saat yang sama, kelompok perempuan dan anak dinilai menjadi pihak yang paling rentan menghadapi dampak sosial yang muncul dari perubahan tersebut. Kondisi ini, kata dia, harus menjadi bagian dari pembahasan dalam setiap perencanaan pembangunan di Papua.
Filep juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan vegetasi, tetapi dapat memengaruhi ketahanan pangan, ketersediaan sumber air, serta keseimbangan ekosistem yang selama ini menopang kehidupan masyarakat setempat.
Menurutnya, konsekuensi dari perubahan lingkungan sering kali baru dirasakan dalam jangka panjang melalui meningkatnya risiko bencana, menurunnya produktivitas lahan, dan berkurangnya sumber daya yang selama ini menjadi penopang kehidupan warga.
Karena itu, ia mengajak akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, generasi muda, serta komunitas adat untuk terus mengawal kebijakan pembangunan di Papua agar tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Filep menegaskan, masa depan Papua akan sangat ditentukan oleh kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Jangan sampai perhatian kita terpecah oleh isu-isu yang sifatnya sementara, sementara persoalan mendasar yang menyangkut masa depan rakyat Papua justru terabaikan,” ujarnya. *** (fatoni/sap)
