Forum lintas agama yang digelar DPD RI di parlemen menyoroti dialog antarumat beragama sebagai strategi memperkuat kohesi sosial Indonesia di tengah dinamika dan ketidakpastian global.
Jakarta, lensademokrasi.com — Ketidakpastian global yang dipicu konflik geopolitik, krisis kemanusiaan, dan tekanan perubahan iklim mendorong banyak negara mencari pendekatan baru dalam menjaga kohesi sosial. Bagi Indonesia, dialog lintas agama dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk merawat persatuan dalam masyarakat yang beragam.
Pendekatan tersebut mengemuka dalam peringatan World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day of Human Fraternity (IDHF) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan komunitas agama dari berbagai latar belakang untuk berdialog dalam satu forum. Kehadiran tokoh lintas iman tersebut mencerminkan upaya membangun komunikasi yang berkelanjutan antarumat beragama, dengan dukungan lembaga negara.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan, DPD RI kembali menjadi ruang pertemuan dialog lintas agama. Menurutnya, pengalaman Indonesia dalam mengelola keberagaman memberikan kontribusi tersendiri dalam diskursus global mengenai harmoni sosial.
Ia menilai, keberagaman yang ada di Indonesia menuntut pengelolaan yang konsisten agar tidak berkembang menjadi sumber ketegangan. Dalam konteks tersebut, dialog lintas agama dipandang sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas kebangsaan dan nilai kemanusiaan.
Di tengah meningkatnya polarisasi sosial di berbagai negara, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan dapat dikelola melalui mekanisme dialog dan kerja sama. Pendekatan ini dinilai relevan tidak hanya untuk konteks domestik, tetapi juga sebagai referensi dalam percakapan internasional mengenai perdamaian.
Ketua Kehormatan Inter Religious Center (IRC) Indonesia, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menyebut forum ini sebagai refleksi kemajemukan masyarakat Indonesia. Ia menegaskan, tingkat kerukunan yang relatif terjaga tidak muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang terus dirawat.
Ia juga mengingatkan, perubahan dinamika masyarakat, termasuk perkembangan teknologi informasi, menuntut ruang dialog yang adaptif agar potensi gesekan sosial dapat dikelola sejak dini.
Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i menyatakan, kegiatan lintas iman semacam ini mencerminkan praktik Bhinneka Tunggal Ika yang telah dijalani Indonesia sejak kemerdekaan. Menurutnya, keberagaman merupakan bagian dari identitas nasional yang perlu terus dikelola secara inklusif.
Melalui forum ini, Indonesia menegaskan pendekatan dialog sebagai salah satu strategi menjaga harmoni sosial di tengah dinamika global yang semakin kompleks. *** (fatoni/sap)
