Jakarta, lensademokrasi.com — Indonesia melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi pembangunan desa dengan menghadiri Global Saemaul Leadership Forum (GSLF) dan Global Saemaul Ministerial Meeting 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.
Forum internasional yang resmi dibuka Rabu (17/9/2025) di Lahan Select Hotel Convention Hall itu diikuti 46 negara anggota Saemaul Global Leaders (SGL). Mereka berkumpul untuk memperdalam kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
Acara pembukaan berlangsung semarak, ditandai parade bendera dari seluruh negara peserta dan penayangan video inspiratif yang menggambarkan perjalanan gerakan Saemaul. Suasana forum semakin semarak ketika Presiden Korea Saemaul Undong Center memberikan sambutan pembuka, yang kemudian dilanjutkan pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah setempat. Gubernur Provinsi Gyeongbuk dan Ketua Dewan Provinsi Gyeongbuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi. Sementara perwakilan Timor-Leste dan Uganda menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang berbagi pengalaman pembangunan lintas negara.
Staf Khusus Menteri Desa dan PDT Bidang Ekonomi, Investasi, dan Kerja Sama Luar Negeri, Fahad Ghalib yang memimpin delegasi Indonesia dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia bukan sekadar partisipasi simbolis, melainkan langkah nyata untuk memperluas kerja sama investasi pedesaan, mendorong inovasi, serta mengadopsi praktik baik yang relevan bagi Indonesia.
“Melalui forum ini, kami ingin memperkuat jejaring global agar desa-desa Indonesia dapat belajar sekaligus berbagi pengalaman dalam membangun ekonomi pedesaan yang tangguh dan berdaya saing,” kata Fahad.
Kemendes PDT mengapresiasi nilai-nilai Saemaul Undong—kemandirian, kerja keras, dan kebersamaan—sangat relevan dengan visi pembangunan desa di Indonesia. Semangat ini diyakini dapat menjadi motor untuk mempercepat transformasi desa, meningkatkan produktivitas, serta memperluas lapangan kerja di wilayah tertinggal. *** (fatoni/sap)
