Proyeksi kemarau 2026 yang lebih kering mendorong sorotan pada kebutuhan pompa air di NTB. Senator Mirah Midadan Fahmid menilai pendekatan berbasis data penting untuk menjaga produksi pangan dan mitigasi kekeringan.
Bima, lensademokrasi.com — Proyeksi musim kemarau 2026 yang berpotensi lebih panjang memunculkan kebutuhan penguatan langkah antisipasi di sektor pertanian, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi salah satu wilayah awal terdampak.
Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur air, termasuk penyediaan pompa, menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan produksi pangan di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya di Bima, Selasa (5/5/2026), ia menilai kebutuhan pompa air perlu ditempatkan sebagai langkah taktis untuk mengantisipasi risiko kekeringan, terutama pada lahan yang masih memiliki akses sumber air namun terbatas dalam distribusinya.
Menurutnya, kondisi NTB yang saat ini masih berada pada kategori zona kuning tidak mengurangi urgensi penguatan mitigasi sejak dini. Tanpa intervensi yang memadai, penurunan produktivitas pertanian berpotensi terjadi, sebagaimana terlihat di wilayah lain yang telah memasuki fase kekeringan lebih berat.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang berbasis pemetaan kebutuhan aktual di lapangan. Pendekatan tersebut mencakup identifikasi sumber air, luas area terdampak, pola tanam, serta tingkat kerentanan wilayah terhadap kekeringan, guna memastikan distribusi yang lebih merata dan tepat guna.
Selain dukungan sarana, adaptasi di tingkat petani juga menjadi perhatian. Upaya yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, seperti penyesuaian pola tanam dan edukasi terkait risiko iklim, dinilai relevan dalam menghadapi perubahan cuaca yang semakin variatif.
Dalam konteks tersebut, diversifikasi komoditas menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Tanaman dengan kebutuhan air lebih rendah seperti jagung, cabai, dan tembakau disebut memiliki potensi untuk menjaga produktivitas lahan di tengah keterbatasan air.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan pendekatan Climate Smart Agriculture (CSA) sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pendekatan ini dinilai dapat membantu sektor pertanian beradaptasi terhadap dinamika iklim, termasuk pengaruh El Nino dan La Nina.
Di sisi lain, ketersediaan informasi cuaca yang akurat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) disebut menjadi faktor pendukung dalam pengambilan keputusan di tingkat petani. Informasi tersebut, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi panduan praktis seperti jadwal tanam dan kebutuhan air.
Ia menambahkan bahwa dukungan anggaran untuk pengadaan pompa air dan infrastruktur pertanian perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan serta evaluasi penggunaan di lapangan.
Langkah antisipatif berbasis data dan koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi pangan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi petani di NTB. *** (fatoni/sap)
