Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mendorong PPPK Kemendes menerapkan desa binaan guna memperkuat koordinasi dan efektivitas program di tingkat desa.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat desa masih menghadapi tantangan koordinasi, terutama karena banyaknya intervensi lintas sektor yang berjalan secara bersamaan. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme pengawalan yang lebih terstruktur agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengarahkan aparatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kementeriannya untuk terlibat langsung melalui pendekatan desa binaan.
Arahan tersebut disampaikan saat pembukaan Orientasi PPPK Tahun 2026 di Operational Room Kemendes PDT, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Dalam kesempatan itu, Yandri menekankan pentingnya dukungan aparatur terhadap program pemerintah dengan mengedepankan sinergi antarsektor.
Ia menjelaskan, skema desa binaan memungkinkan setiap pegawai mengambil peran dalam mendampingi desa tertentu, baik berdasarkan kedekatan wilayah maupun pertimbangan lainnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus menyelaraskan berbagai program yang masuk ke desa.
Menurutnya, sejumlah program strategis pemerintah saat ini berfokus pada desa, seperti upaya penanganan stunting, pengurangan kemiskinan, hingga pengembangan ekonomi desa. Dengan banyaknya program tersebut, diperlukan keterlibatan aktif dari aparatur untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana.
Selain itu, Yandri juga mengingatkan peserta orientasi untuk memahami struktur organisasi serta tugas dan fungsi di lingkungan kementerian. Pemahaman tersebut dinilai penting agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan orientasi ini mencakup materi pengenalan kelembagaan serta nilai dan etika aparatur pemerintah. Sebanyak 492 peserta dari angkatan 2024 dan 2025 mengikuti kegiatan secara kombinasi daring dan luring.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin, serta Inspektur Jenderal Masyhudi.
Pendekatan desa binaan menjadi salah satu opsi yang didorong untuk memperkuat integrasi program di tingkat desa, seiring meningkatnya fokus kebijakan pemerintah pada pembangunan berbasis wilayah. *** (fatoni/sap)
