Kemendes Gandeng ADB Perluas Program Pemberdayaan Desa

Kemendes PDT menjajaki kerja sama dengan ADB Indonesia untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 10.000 desa tertinggal.

Jakarta, lensademokrasi.com — Pemerataan pembangunan desa masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya memiliki akses terhadap layanan dasar dan program pemberdayaan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong penguatan kemitraan dengan lembaga internasional.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menjajaki kolaborasi dengan Asian Development Bank (ADB) Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (6/5/2026). Pertemuan ini dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto bersama Wakil Menteri, Ahmad Riza Patria.

Dalam diskusi tersebut, Yandri menegaskan bahwa pembangunan desa menjadi bagian dari agenda prioritas nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi kebijakan itu dijalankan melalui sejumlah program, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Koperasi Desa Merah Putih, Desa Tematik, Desa Ekspor, serta Desa Ketahanan Energi. Program-program ini ditujukan untuk memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat di tingkat desa.

Menurut Yandri, masih terdapat desa di kawasan tertinggal yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui dukungan berbagai pihak. Ia juga menyampaikan bahwa Kemendes PDT telah menjalin kerja sama dengan lembaga internasional lain, termasuk Bank Dunia, dengan fokus pada ekonomi hijau dan pemberdayaan masyarakat.

Wakil Menteri, Ahmad Riza Patria mengungkapkan bahwa sekitar 10.000 desa dari total 75.266 desa di Indonesia masih berada dalam kategori tertinggal. Desa-desa tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar seperti listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Ia menyebutkan, kolaborasi dengan ADB diharapkan dapat mempercepat peningkatan status desa melalui program pemberdayaan yang terarah.

Dari pihak ADB, Country Director ADB Indonesia Resident Mission, Bobur Alimov, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung upaya tersebut. Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu fokus kerja ADB di Indonesia.

ADB, menurutnya, tidak hanya berperan dalam pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dalam pelaksanaan program-program di tingkat desa.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari ADB Indonesia dan jajaran pimpinan tinggi Kemendes PDT. *** (fatoni/sap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *