Kemendes PDT dan BRIN memperkuat kolaborasi untuk menerapkan hasil riset di desa. Sinergi ini diarahkan mendukung inovasi, ketahanan pangan, ekonomi hijau, dan pengembangan potensi lokal di ribuan desa Indonesia.
Jakarta, lensademokrasi.com — Pemanfaatan hasil riset masih menjadi tantangan dalam pembangunan desa. Banyak inovasi yang lahir dari lembaga penelitian belum sepenuhnya diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Karena itu, sinergi antara lembaga riset dan pemerintah dinilai penting untuk mempercepat pembangunan berbasis potensi desa.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepakat memperkuat kolaborasi agar berbagai hasil penelitian dapat diterapkan secara nyata di wilayah perdesaan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, saat menghadiri kegiatan BRIN Goes to Villages: BRIN Menyapa Desa di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Yandri, pembangunan desa membutuhkan dukungan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan di sektor ekonomi, tata kelola pemerintahan, lingkungan, hingga penguatan kearifan lokal. Karena itu, hasil riset yang selama ini dihasilkan BRIN diharapkan dapat menjadi solusi yang langsung dirasakan masyarakat.
Ia menilai program Desa Inovasi yang dikembangkan BRIN memiliki keselarasan dengan agenda pembangunan desa yang saat ini dijalankan pemerintah. Integrasi antara riset dan program pembangunan diyakini dapat mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.
Dalam paparannya, Yandri menyebut sejumlah program prioritas Kemendes PDT, seperti desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik, membutuhkan dukungan teknologi, pendampingan, serta penguatan kapasitas berbasis ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan tersebut, potensi ekonomi lokal dapat berkembang lebih optimal.
Selain menggandeng BRIN, Kemendes PDT juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Pendekatan lintas sektor tersebut dinilai penting mengingat tantangan pembangunan desa tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Salah satu program yang saat ini dikembangkan pemerintah adalah Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi (SEHATI), yang dijalankan melalui kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan World Bank. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pengembangan ekonomi ramah lingkungan di desa.
Pemerintah menargetkan sekitar 10.000 desa menjadi bagian dari penguatan program pembangunan berbasis potensi lokal. Upaya tersebut akan didukung berbagai bentuk afirmasi, termasuk pemanfaatan inovasi, pendampingan usaha, dan pengembangan kemitraan.
Yandri mengungkapkan bahwa Kemendes PDT telah menjalin kerja sama dengan sekitar 500 perusahaan swasta dan BUMN dalam program desa binaan. Kehadiran BRIN diharapkan dapat menambah dukungan dari sisi riset dan teknologi sehingga proses pengembangan desa menjadi lebih terukur dan berkelanjutan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat kemajuan lebih dari 75 ribu desa di Indonesia, sekaligus memperkuat kontribusi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan.
Kegiatan BRIN Menyapa Desa turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, Anggota Komisi XI DPR RI HM Musthofa, serta Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq. *** (fatoni/sap)
