Serang, lensademokrasi.com – Persoalan stunting masih membutuhkan penanganan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan gizi dan layanan kesehatan. Kondisi ekonomi keluarga, kemiskinan, serta keterbatasan akses pendidikan ikut menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Karena itu, penanganannya perlu menyentuh persoalan mendasar yang terjadi di lingkungan masyarakat desa.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), mendorong perubahan pendekatan melalui penguatan ekonomi desa dan kolaborasi lintas sektor. Strategi ini diarahkan agar pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga mengatasi faktor penyebabnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan harus menjadi bagian dari agenda utama percepatan penurunan stunting.
Menurut Yandri, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga, termasuk kemampuan memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak.
“Kami di Kemendes melihat stunting bukan sekadar kurang gizi, tetapi ada di balik itu yang perlu kami tuntaskan. Untuk penurunan stunting harus dimulai dari hulunya, di antaranya sektor kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Yandri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah tentang Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (3/11/2026).
Yandri menilai, ketika masyarakat memiliki sumber penghasilan yang lebih baik, tekanan ekonomi rumah tangga dapat dikurangi.
“Kalau ada aktivitas ekonomi di desa, kemudian orang bisa bekerja, kemudian bisa mendatangkan pendapatan, maka kemiskinan bisa ditekan. Kalau kemiskinan bisa ditekan, insyaallah stunting bisa kita tekan,” katanya.
Pendekatan ini menempatkan pembangunan ekonomi desa sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. Namun, keterkaitan antara peningkatan pendapatan dan penurunan stunting tetap membutuhkan dukungan intervensi gizi, sanitasi, kesehatan ibu dan anak, serta akses terhadap layanan dasar.
Artinya, program pemberdayaan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri. Ketepatan sasaran, kesinambungan program, dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar intervensi benar-benar menjangkau keluarga yang berisiko.
Dalam pelaksanaannya, Kemendes PDT mendorong keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga. Yandri menyebut Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari kolaborasi yang diperlukan.
Ia menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak bukan hanya tanggung jawab satu institusi.
“Harusnya anak-anak dilindungi, kita perlu super team. Jadi untuk penurunan stunting ini ada Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sejatinya kepentingan kita semua. Kita harus terlibat, keterlibatan itu harus pakai hati,” ujarnya.
Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah turut menekankan pentingnya mempersiapkan kualitas generasi muda. Menurut dia, anak-anak merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan potensi alam.
Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penurunan stunting secara bertahap. Angka yang ditargetkan pada 2026 sebesar 17,5 persen, kemudian 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, dan 14,2 persen pada 2029. ***
Penulis : Kartini
Editor : Cerman Simamora
