Jakarta, lensademokrasi.com — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan vokasi lintas kementerian guna mempercepat penempatan pekerja migran terampil ke berbagai negara tujuan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Revitalisasi Vokasi yang digelar Kemenko PMK di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Menurut Christina, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi tidak hanya menyasar peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga penyiapan tenaga kerja Indonesia yang benar-benar siap mengisi pasar kerja global yang semakin kompetitif. “Vokasi harus bergerak seiring dengan kebutuhan penempatan pekerja migran,” ujarnya.
Christina mengungkapkan, KemenP2MI telah memetakan potensi suplai tenaga kerja dari berbagai sekolah vokasi, khususnya SMK. Pertemuan tingkat menteri ini, menurutnya, krusial untuk menyatukan arah penyelarasan kurikulum, peningkatan kualitas pelatihan, dan penambahan kompetensi bahasa yang dibutuhkan negara tujuan.
Ia menuturkan bahwa lulusan vokasi yang terstandarisasi sesuai permintaan pasar akan mempercepat proses penempatan pekerja migran. “Jika calon PMI datang dengan kompetensi yang sesuai, proses penempatan akan jauh lebih cepat dan terarah,” katanya.
Untuk memperkuat kesiapan tenaga terampil, KemenP2MI akan menyalurkan data kebutuhan keterampilan negara tujuan langsung ke SMK dan sekolah vokasi lain. Data tersebut mencakup jenis kompetensi yang paling diminati, standar sertifikasi, hingga kebutuhan bahasa asing.
Langkah ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri global. Christina menekankan bahwa penguatan sekolah vokasi menjadi fondasi untuk penempatan yang lebih berkualitas.
Christina menyebut, revitalisasi vokasi merupakan bagian dari program quick win Presiden Prabowo Subianto, yakni penempatan 500 ribu pekerja migran ke luar negeri pada 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu akan berasal dari lulusan SMK melalui program SMK Go Global yang memperkuat pelatihan kompetensi dan bahasa.
Sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum dan pelajar SMK/SMA yang masih berada di bangku pendidikan, dengan pelatihan yang disiapkan sejak dini agar mereka dapat langsung masuk pasar kerja internasional setelah lulus.
“Lima ratus ribu itu target minimal. Dengan sinkronisasi dan penguatan vokasi, kami optimistis dapat memenuhinya secara terukur,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menambahkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan vokasi untuk dua arah sekaligus: pasar dalam negeri dan luar negeri.
Untuk pasar domestik, vokasi ditujukan mendukung pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Namun peluang kerja internasional juga harus dimaksimalkan. “Ini bukan hanya soal mengisi kebutuhan tenaga kerja luar negeri, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. *** (fatoni/sap)
